Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

MEA 2015: Industri Ikan Patin Indonesia Masih Tertinggal dari Vietnam

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis produksi budidaya ikan patin Indonesia dapat bersaing dengan negara pemasok terbesar di dunia, Vietnam dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Ilustrasi/Bisnis.com
Ilustrasi/Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimis produksi budidaya ikan patin Indonesia dapat bersaing dengan negara pemasok terbesar di dunia, Vietnam dalam menyongsong era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dikutip dari Laporan Tahunan Dirjen Budidaya KKP, komoditas unggulan KKP tersebut mengalami peningkatan rata-rata hingga 95,57% selama 2010-2013. Adapun pada 2013, ikan patin berhasil melampaui target produksi hingga 129,70% dengan pencapaian 972.778 ton.

Direktur Produksi Dirjen Perikanan Budidaya KKP Coco Kokarkin Soetrisno mengatakan Vietnam saat ini masih menjadi yang terdepan dalam produksi ikan patin dan ekspornya, namun Indonesia akan menempel ketat persaingan.

“Menuju MEA, posisi kami akan terus di belakang Vietnam tapi kami akan terus bersaing. Produksi Vietnam ini sangat masif sekali dengan 1,2 juta ton, didukung dengan infrastruktur yang mumpuni,”katanya kepada Bisnis, (14/7/2014).

Salah satu caranya, Coco mengatakan Indonesia harus menata ulang jenis usaha budidaya ikan patin secara terintegrasi guna menekan harga produksi agar target terealisasi.

“Kalau masih mandiri pabrik akan putus, sehingga bahan baku akan terus mahal. Kalau terintegrasi akan jauh lebih murah. Pakan kan sekarang memakan 70 % biaya, jika ditekan 45% saja sudah untung,”jelasnya.

Dia menegaskan KKP sedang menata hal tersebut sehingga nantinya para pembudidaya akan berafiliasi dan bermitra dengan publik.

“Jadi resiko petani ditanggung oleh publik. Kami optimis ikan patin masih bersaing ketat, tapi ini harus bersama dengan kerja pemerintah, jangan KKP saja,”tuturnya.

Cara lainnya, dia mengatakan sistem pengawasan pembudidaya akan diperketat. Karena faktor lalainya pembudidaya dalam menerapkan SOP, membuat biaya menjadi tinggi.

Sebelumnya dalam keterangan pers (10/7), Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja mengatakan hambatan sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi MEA 2015 antara lain kurangnya dukungan infrastruktur, transportasi/logistik, perangkat hukum, penyediaan energi, dan pengembangan industri terpadu serta terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung produktivitas nasional.

Salah satu solusinya, KKP melalui Tim Pokja Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN Sektor Kelautan dan Perikanan masa kerja 2014–2015 tengah mempersiapkan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Daya Saing Nasional dalam menghadapi MEA Sektor Kelautan dan Perikanan. Terutama melalui penguatan kelembagaan, peningkatan daya saing produk, penguatan pasar dalam negeri, pengendalian impor dan peningkatan ekspor.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Irene Agustine
Editor : Sepudin Zuhri
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper