Kabar24.com, DENPASAR--Pemprov Bali akan melakukan razia ke pengecer dan agen penjualan untuk memastikan mereka tidak menimbun gas elpiji 3 kg.
Wagub Bali Ketut Sudikerta menduga saat ini ada ulah agen atau pedagang nakal dengan menahan distribusi gas elpiji 3 kg agar ketika harga naik mereka mendapatkan keuntungan.
Penegasan itu disampaikan karena muncul keluhan dari sejumlah masyarakat di Denpasar yang mengaku kesusahan membeli gas elpiji 3 kg tanpa diketahui penyebabnya.
"Dengan razia nanti akan bisa diambil langkah penegakan hukum. Kalau harga naik itu kan sebenarnya yang untung bukan rakyat, tetapi mereka," ujarnya, Senin (14/9/2015).
Sudikerta mengancam akan menerapkan sanksi pidana apabila ditemukan agen atau penjual yang menyetok elpiji 3 kg.
Dia mengungkapkan sebelum memulai kebijakan razia, pihaknya terlebih dulu melakukan rapat dengan tim dari pertamina, kejaksaan, dan kepolisian.
Lebih lanjut ditegaskan upaya tegas ini akan ditempuh karena gas elpiji 3 kg merupakan salah satu komponen penyumbang inflasi.
Gas juga merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dan jika peredarannya langka akan mempengaruhi pola hidup dalam memenuhi bahan bakar.
Sementara itu, Marketing Branch Manager Bali-NTB Pertamina Region V Iwan Yudha Wibawa menyatakan pihaknya kewalahan memenuhi permintaan gas elpiji 3 kg.
Konsumsi gas tabung ukuran terkecil itu mengalami peningkatan sebesar 10%.
"Kami tidak pernah mencoba mengurangi, tetapi tetap terjadi [keluhan kelangkaan], tetapi memang permintaan terus meningkat. Bahkan di mana ada laporan, langsung kami tambah," ungkapnya.
Saat ini konsumsi gas elpiji ukuran 3 kg mencapai 500 metrik ton per hari atau setara sekitar 167.000 tabung per hari.
Iwan mengungkapkan konsumsi gas elpiji 3 kg berbanding terbalik dengan ukuran 12 kg yang fluktuatif.
Pihaknya menduga peningkatan konsumsi gas ukuran kecil terjadi akibat bertumbuhnya usaha masyarakat, tetapi warga tersebut tidak mau menggunakan gas ukuran besar karena harganya lebih mahal.
Kendati demikian, Pertamina Bali-NTB tidak akan menggelar operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena justru sering dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
Dia menyatakan saat ini masih menunggu rekomendasi dari pemda untuk menambah distribusi di suatu wilayah yang masyarakatnya mengaku terjadi kelangkaan pasokan.
Langkah menunggu tersebut, lantaran gas ukuran 3 kg merupakan subsidi negara sehingga harus mendapatkan rekomendasi dari daerah untuk distribusinya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
