Pemerintah Didesak Keluarkan Inpres Penggunaan Karet Alam Lokal

Oleh: Adi Ginanjar Maulana & Wisnu Wage 31 Maret 2016 | 17:48 WIB
Karet Alam/Ilustrasi-Bisnis

Bisnis.com, BANDUNG - Para petani karet di Jawa Barat meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan instruksi presiden (Inpres) pemanfaatan karet alam untuk proyek infrastruktur dan manufaktur dalam negeri.

Ketua Harian Gabungan Pengusaha Perkebunan (GPP) Jabar-Banten RHS Slamet Bangsadikusumah mengatakan pihaknya sudah berkirim surat pada Presiden sejak satu setengah bulan lalu terkait anjloknya harga komoditas karet. “Kami yakin ini sedang ditindaklanjuti, tapi kami minta pemerintah mengeluarkan Inpres,” katanya, Kamis (31/3/2016).

Menurutnya, pemerintah harus sesegera mungkin mengeluarkan inpres pemanfaatan karet alam untuk proyek infrastruktur agar memiliki payung hukum dan diterapkan di daerah. Pihaknya yakin jika kebijakan ini berlaku, maka harga karet alam yang tengah anjlok bisa terdongkrak. “Harga bisa naik lagi,” katanya.

Saat ini di tengah anjloknya harga, produksi karet alam di dalam negeri mencapai 3000 ton/tahun, sementara serapan hanya 480 ton/tahun. Jika karet alam digunakan sebagai campuran aspal, bantalan kereta api, dan alat medis hingga produk manufaktur, maka serapan akan melejit. Kami proyeksikan kebijakan ini bisa menyerap sampai 1000 ton,” paparnya.

Inpres juga diperlukan agar bisa menghambat laju penggunaan karet sintetis yang menggerus pasar belakangan ini. Slamet menuturkan di Jabar dan Banten para petani yang memiliki total luasan 22.202 hektar tengah dalam kondisi kesulitan akibat harga turun. “Kondisinya sakit. Biaya produksi Rp20.000/kilo tapi dibeli Rp12.000/kilo artinya kan rugi besar,” katanya.

Dia mengeluh jika kondisi ini tidak ditangani karet alam dalam negeri yang kualitasnya mumpuni akan membuat petani beralih profesi. Slamet mencontohkan harga kalet alam bongkahan di pasaran sekarang sudah tidak dihargai dengan layak hanya Rp6.000/kg. “Akhirnya banyak petani memilih menunda panen. Ini masih mending, yang parah pohon karetnya ditebang lantas dijual,” ujarnya.

Penasihat Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Jabar Iyus Supriatna mengatakan selain membuat kebijakan yang pro petani karet dalam negeri agar produknya dipakai untuk infrastruktur dan manufaktur, pemerintah perlu segera meremajakan pohon karet guna mendongkrak pendapatan petani di sektor hulu.

Menurutnya, saat ini tingkat produktivitas karet di dalam negeri terutama Jabar maksimal hanya mencapai 1 ton/ha/tahun."Miinimal produktivitas karena 1,5 ton ha/tahun. Kondisi tersebut dapat ditingkatkan melalui peremajaan dan rehabilitasi," ujarnya.

 

Editor: Yusuf Waluyo Jati

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer