Keppres Voucher Pangan Disiapkan

Oleh: Dara Aziliya 19 Mei 2016 | 06:52 WIB
Pemerintah mewacanakan penggunaan voucher atau kartu pangan untuk mengakses beras bersubsidi/ilustrasi

JAKARTA — Pemerintah mewacanakan penggunaan voucher atau kartu pangan untuk mengakses beras bersubsidi yang selama ini dijalankan oleh Perum Bulog melalui keputusan presiden yang akan diterbitkan bulan ini.

Kartu pangan itu akan mengubah skema penyaluran beras bersubsidi yang selama ini di jalankan oleh Bulog. Deputi III Kepala Staf Ke presi denan Denni Puspa Purbasari mengatakan, pergantian sistem tersebut direkomendasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo de ngan tujuan tidak hanya memberikan akses pangan pada warga miskin, tetapi juga membangun pedagang kecil dan menengah.

Beras bersubsidi yang sering disebut beras rakyat miskin (raskin) disalurkan kepada 15,5 juta rumah tangga setiap bulan. Nantinya, seluruh penerima be ras bersubsidi tersebut akan me neri ma voucher atau pangan untuk dapat mengakses beras.

“Melalui voucher pangan ini pemerintah ingin mengubah penya luran rastera [beras se jah tera atau bersubsidi] bukan dengan cara penyaluran langsung, tapi melalui cara memberda yakan usaha rakyat. Kami sedang mempersiapkan payung hukumnya,” katanya usai acara Forum Diskusi Publik: Arah Ke bijakan Voucher Pangan, Rabu (18/5).

Denni mengaku pemerintah belum memutuskan apa bentuk dari kartu pangan tersebut. Menurutnya, Keppres akan diterbitkan pada bulan ini. Kartu pangan tersebut, lanjutnya, dilaksanakan secara masif dalam 2 tahun ke depan hingga mencapai pelaksanaan secara penuh.

Kartu pangan tidak hanya dapat ditebuskan beras, tetapi juga sumber protein murah yaitu telur ayam dan pangan jenis lainnya. Pemenuhan protein, katanya, juga merupakan tugas pemerintah untuk melahirkan generasi yang berkualitas.

“Kami ingin memberikan nutrisi yang lebih seimbang sehingga keluarga RTS [rumah tangga sasaran] tidak hanya menyerap karbohidrat, tetapi juga sumber protein murah yang dalam hal ini ada lah telur ayam.”

Berdasarkan rencana Kantor Staf Presiden, kartu pangan terse but mulai diaktifkan pada awal 2017 di seluruh Indonesia.

PEDAGANG BERAS

Pemerintah, katanya, akan terlebih dahulu untuk melakukan registrasi pedagang beras dan telur yang nantinya dapat menjadi lokasi untuk penukaran kartu pangan tersebut. Menurutnya, dengan skema tersebut, pemerintah dapat mendorong usaha rakyat dengan menggeser peran Bulog.

Saat dikonfirmasi soal pelaksana atau operator kartu pangan, menurutnya, pemerintah masih mendiskusikan hal tersebut melalui tim Independen yang telah di bentuk. Dana operasional voucher pangan menggunakan sistem yang selama ini digunakan Bulog untuk pengadaan dan penyaluran beras.

Sementara itu, ekonom pertanian dan Guru Besar Universitas Negeri Lampung Bustanul Arifin menyoroti rastera Bulog yang selama ini berkontribusi menjaga stabilitas harga beras yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia.

Kendati demikian, dia mengakui voucher pangan merupakan terobosan positif dari pemerintah karena menurut studi yang pernah di lakukannya, masyarakat tetap tidak menggunakan sisa uangnya untuk menabung meski membeli beras hanya Rp1.600 per kg.

Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron pun menggarisbawahi kebijakan tersebut jangan sampai berisiko menaikkan harga beras.

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya