Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Okupansi Anjlok 40%, Kaltim Butuh Moratorium Izin Hotel

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan Ahmad Muhari mengatakan, moratorium izin pembangunan hotel perlu dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang masih lesu.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI
Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta untuk melakukan moratorium izin pembangunan hotel.
 
Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan Ahmad Muhari mengatakan, moratorium izin pembangunan hotel perlu dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang masih lesu.
 
"Hotel-hotel di Kota Balikpapan dan Samarinda ini sudah banyak. Jadi perlu dilakukan moratorium," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/6/2016).
 
Kondisi perekonomian yang masih mengalami perlambatan dan ditambah lagi masih turunnya sektor pertambangan membuat industri perhotelan di Kaltim terkena imbasnya. Hal tersebut memang membuat para pelaku usaha perhotelan menurunkan tarif kamar agar dapat meningkatkan jumlah hunian.
 
"Supply banyak tetapi demandnya berkurang. Itu sebagai alternatif pelaku usaha agar hotel mereka tetap beroperasi di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini," katanya.
 
Dia menilai persaingan harga hotel di Kaltim saat ini masih dalam batas yang wajar karena menguntungkan konsumen. "Kami belum lihat lebih lanjut apakah dari persaingan harga antar hotel ini akan membuat ada hotel yang tutup atau tidak."
 
Sekretaris Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC-PHRI) Samarinda Fikry Edrus mengungkapkan, penurunan harga kamar hotel berbintang ini menimbulkan  persaingan harga antara hotel bintang dan non bintang yang memang telah terjadi sejak tahun lalu.
 
"Sekarang, tingkat hunian kamar mereka jatuh drastis. Jika dibandingkan tahun lalu, tahun ini turun rata-rata sekitar 40%," ujarnya.
 
Beberapa hotel yang merupakan klasifikasi hotel berbintang memiliki produk kamar dengan harga setara hotel nonbintang. Menurutnya, hotel berbintang tak dapat melakukan penurunan harga yang signifikan.
 
“Klasifikasi sudah dilakukan, harusnya masing-masing menyadari pangsa pasarnya. Memang tidak bisa, menurunkan harga sesukanya. Karena jika dihitung pun, beberapa hotel berbintang yang banting tarif, secara keuangan relatif tak rasional. Tidak menutupi biaya operasional."
 
Fikri berharap hotel berbintang dapat bersaing secara sehat dengan tidak melakukan banting harga dan menjaga klasifikasinya agar tak gulung tikar. "Biaya operasional hotel itu semakin membengkak dari waktu ke waktu. Sementara harganya makin murah. Kalau terus memaksakan cara seperti itu, lama-lama akan merugikan diri sendiri." 
 
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yoseph Pencawan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper