Bisnis.com, JAKARTA— Pada Kamis (4/8/2016) Presiden Joko Widodo bakal memberikan arahan kepada kepala daerah mengenai sasaran inflasi nasional mengingat tahun ini terjadi pergantian terhadap 269 kepala daerah.
Pemerintah dan Bank Indonesia serentak menyusun guideline melalui Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan mengundang 34 gubernur dan 455 bupati/walikota menginat inflasi diharapkan dapat menyentuh level 3,5% ± 1% pada 2018.
Juda Agung, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, mengatakan dalam Rakornas VII Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) itu akan dibahas penguatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) sebagai pusat data untuk mengurangi asimetri antara pedagang dan pelaku di pasar komoditas sehingga harga yang dicapai bisa seragam.
Selain itu, operasi pasar yang disebut efektif dalam pengendalian terutama menjelang momen rentan spekulan seperti saat Ramadan dan Idul Fitri serta Natal dan akhir tahun juga bakal diarahkan oleh presiden dengan mengeluarkan standar operasi prosedur.
“Arahan dari presiden mengenai perlunya SOP yang jelas ke gubernur untuk bisa melakukan operasi pasar tanpa ada kekhawatiran dari sisi legalnya,” katanya, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
Dalam rakornas itu, akan diberikan penghargaan TPID Awards kepada provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengendalikan inflasi terbaik. Selain itu, penghargaan ke daerah untuk proses pengendalian inflasi terbaik juga bakal diserahkan.
Menurutnya, sejumlah daerah telah menunjukkan inovasi dalam mengendalikan inflasi seperti mempunyai pasar lelang khusus komoditas cabai, pengoptimalan tempat pelelangan ikan, dan memperkuat cold storage, termasuk ada daerah yang sudah memanfaatkan tol laut.
“Jadi penghargaan juga diberikan bukan hanya outputnya, tapi juga prosesnya, seperti apakah upaya pengendalian inflasi sudah dilakukan di daerah,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
