Bisnis.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mencari cara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tak defisit.
Seperti diketahui, Pemerintah Pusat memangkas dana perimbangan dalam APBD Provinsi Kaltim senilai Rp1,5 triliun
Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kaltim Ismiati mengatakan, Pemerintah Pusat melakukan kebijakan pemangkasan pada APBN-P senilai Rp133 triliun yang terdiri dari anggaran kementerian senilai Rp65 triliun dan Rp68 triliun berupa pendanaan transfer ke daerah.
"Anggaran Kaltim yang dipangkas dana perimbangan senilai Rp1,5 triliun. Kemungkinan demikian karena pendapatan negara juga alami penurunan sehingga tentu terjadi penyesuaian terhadap dana perimbangan di seluruh Indonesia," ujarnya, Jumat (19/8/2016).
Pemangkasan tersebut akan membuat APBD Perubahan 2016 mengalami penurunan. Proyeksi dana perimbangan Kaltim sendiri dalam RAPBD-P 2016 senilai Rp5 triliun dan apabila dipangkas menjadi Rp3,5 triliun sehingga diperkirakan RAPBD-P Kaltim hanya Rp5,59 triliun.
Dia menuturkan, pengurangan Rp1,5 triliun merupakan total dari semua pos dana perimbangan sehingga dana bagi hasil migas dan non migas serta dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga akan berkurang.
"Masih akan dilakukan penghitungan besarannya," ucap Ismi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Zairin Zain menilai pemangkasan dana senilai Rp1,5 triliun tak realistis.
"Semestinya hanya sekitar Rp500 miliar. Kami akan merasionalisasi proyek-proyek di SKPD. Kami sudah belanja Rp5 triliun dan sisa Rp2,5 triliun. Inilah yang menyesuaikan dengan apa yang diprioritaskan," katanya.
Dia mengimbau para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) berhati-hati dalam belanja karena tak ada lagi memiliki dana. Pasalnya, pemangkasan senilai Rp1,5 triliun ini bukan nilai yang tidak sedikit.
"Dulu turun Rp1,8 triliun pemprov memotong hingga 35%. Berapa persen lagi? Padahal sudah dibelanjakan, tender berjalan," ucapnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim tengah mencarikan solusi dari permasalahan agar keuangan cukup hingga tahun depan. Selain itu juga dilakukan penyesuaian anggaran dan kontrak kerja sama.
Lelang yang dilakukan pun hanya proyek prioritas seperti gedung yang belum selesai dan proyek yang multiyears. "Tak mungkin ada proyek baru. Kecuali proyek yang mendesak untuk segera ditempati. Untuk uang muka tidak dibayarkan dulu, tunggu semua selesai pengerjaan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
