Bisnis.com, SAMARINDA - Realisasi investasi Provinsi Kalimantan Timur sepanjang semester I/2016 baru mencapai 22,7% dari target realisasi investasi senilai Rp39,3 triliun.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kaltim Diddy Rusdiansyah mengatakan, realisasi investasi Provinsi Kaltim sepanjang semester I/2016 hanya Rp8,42 triliun dengan rincian penanaman modal asing (PMA) senilai Rp4,91 triliun dan penanaman modal dalam negeri Rp3,51 triliun.
“Untuk kuartal I, PMA senilai Rp1,53 triliun PMA dan PMDN Rp1,4 triliun, realisasi kuartal II/2016 senilai PMA Rp3,38 triliun dan PMDN Rp2,11 triliun,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Kaltim, lanjutnya, mematok target realisasi investasi senilai Rp39,3 triliun sepanjang tahun ini, lebih tinggi dari target yang dipatok Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang hanya senilai Rp25 triliun.
"Harusnya triwulan kedua ini sudah 50% dari target. Kami tetap optimistis akhir tahun ini realisasi investasi kami bisa mencapai target,” ucapnya.
Sepanjang tahun lalu, realisasi investasi Bumi Etam mencapai Rp39,38 triliun melebihi dari target yang dicanangkan senilai Rp37,10 triliun.
Diddy menuturkan, daya tarik Kaltim terhadap para calon investor masih cukup baik. Hal itu terlihat tercapainya target investasi setiap tahun meskipun kondisi perekonomian masih melesu.
Hal itu terlihat dari PMDN pada kuartal II?2016 Kaltim yang berada diurutan ketujuh dan PMA yang berada diurutan kesepuluh di Indonesia.
Saat ini, investasi di Kaltim didorong pada sektor sektor perkebunan dan tanaman pangan agar para investor untuk berinvestasi di industri pengolahan seperti tanaman industri.
“Tanaman industri ini seperti pengolahan karet. Yang agak dilema saat ini mendorong Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) untuk pengolahan crude palm oil. Banyak perusahaan yang menunggu kawasan ini dan pihak PLN pun juga menunggu adanya industri, jadi saling tunggu.”
Dia menambahkan, sektor primer masih menjadi tumpuan investasi di Kaltim walaupun Pemprov Kaltim memiliki persyaratan yang ketat di sektor primer ini seperti tata ruang, komitmen reklamasi pasca tambangdan tidak boleh alih fungsi lahan pertanian.
"Itu komitmen kami dan tidak boleh dilanggar. Kami terbuka dengan siapapun tapi untuk urusan tata ruang tidak ada tawar menawar," kata Diddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
