Bisnis.com, SAMARINDA - Bank Indonesia menyatakan ketahanan sektor perbankan di Provinsi Kalimantan Timur masih cukup kuat di tengah pertumbuhan ekonomi Bumi Etam yang masih terkontraksi dan defisit pada APBD.
Deputi Kepala Kantor Pewakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kalimantan Timur Bidang Ekonomi dan Moneter Harry Aginta mengatakan, perekonomian Kaltim pada semester I/2016 ini belum mengalami perbaikan yang signifikan dan masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus sebesar 1,15%.
“Memang mash ada faktor risiko ke depan seperti peningkatan NPL [Non Performing Loan] dan prospek pertumbuhan ekonomi yang belum membaik,” ujarnya kepada Bisnis, belum lama ini.
Hingga akhir tahun ini, Harry memperkirakan masih terdapat faktor risiko perekonomian Kaltim seperti harga komoditas batu bara yang masih belum berubah.
Harga batu bara di pasar dunia yang masih belum pulih tersebut sangat berimbas pada kinerja ekspor Kaltim karena sebagian besar ekonomi Kaltim ditopang oleh sektor pertambangan.
Selain itu, dari sisi belanja pemerintah juga terdapat risiko pengurangan belanja. Sebab, pemotongan dana transfer daerah dalam APBN berimplikasi pada APBD dan cukup berdampak pada konsumsi dan belanja pemerintah.
“Paling tidak dari dua risiko itu kami memperkirakan hingga akhir tahun ini pertumbuhan ekonomi Kaltim masih terkontraksi tetapi lebih baik dari tahun lalu karena ada kegiatan pembangunan infrastruktur.”
Kendati demikian, di tengah kondisi perekonomian yang masih mengalami pertumbuhan minus dan APBD yang terbatas, ketahanan sektor perbankan di Kaltim terbilang masih cukup baik.
“Stabilitas sistem keuangan di Kaltim masih cukup kuat meskipun kondisi ekonominya mengalami tekanan. Bank yang berkantor pusat di sini hanya satu yakni Bank Kaltim sehingga sistem keuangan perbankan di Kaltim belum mengkhawatirkan.”
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kaltim Dwi Ariyanto menuturkan, kondisi likuiditas sektor perbankan di Kaltim cukup kuat menghadapi tekanan perekonomian Kaltim yang masih melemah.
“CAR [Capital Adequacy Ratio] di posisi Juni 2016 rerata diatas 20%, masih bagus dan kuat. Likuiditas perbankan di Kaltim ini cukup bagus. Untuk LDR [Loan to Deposit Ratio] sebesar 77,68%, aset perbankan di sini mencapai Rp105,5 triliun,” ujarnya.
Hingga semester I/2016, pengumpulan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Kaltim mengalami kenaikan sebesar 3,51% dari akhir tahun lalu yang senilai Rp83,6 triliun menjadi Rp86,55 triliun.
Namun bila dibandingkan dengan Juni 2015, perolehan simpanan masyarakat pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 7,43% dari sebelumnya senilai Rp93,5 triliun.
“Memang ada penarikan dana oleh masyarakat saat kondisi seperti ini,” kata Dwi.
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan di Kaltim mencapai Rp67,24 triliun hingga Juni 2016, naik tipis sebesar 0,34% dari akhir tahun lalu yang senilai Rp67,01 triliun.
Dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu yakni Juni 2015, fungsi intermediasi perbankan di Kaltim pada paruh pertama tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2,27% dari Rp65,7 triliun.
“Pertumbuhan ekonomi Kaltim yang masih minus berdampak pada kinerja perbankan di Kaltim. Harga komoditi yang menurun juga mempengaruhi kualitas kredit bank kepada perusahaan tambang hingga sektor turunannya dari mulai persewaan alat berat, transportasi, catering makanan dan rental kendaraan,” terangnya.
Rasio kredit bermasalah perbankan atau NPL gross per Juni 2016 di Kaltim mencapai sebesar 7,64%, mengalami kenaikan dari akhir tahun lalu yang sebesar 5,56% dan sebesar 4,56% di Juni 2015.
“Untuk NPL secara nettnya di bawah 5%. NPL yang paling besar di Juni 2016 bila dilihat dari jenis penggunaannya yakni modal kerja sebesar 10,59%, lalu kredit investasi 9,49%, dan kredit konsumsi 2,87%,” ucapnya.
Berdasarkan lapangan usaha, lanjut Dwi, rasio kredit bermasalah yang terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yakni 43,26%, lalu diikuti sektor konstruksi sebesar 19,31%, transportasi 18,7%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,21%.
Untuk NPL di sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,14%, perikanan 4,6%, pertanian dan kehutanan sebesar 1,16%, industri pengolahan 0,37%, dan listrik, gas, dan air sebesar 0,02%.
“Jadi banyak aspek yang berdampak dan terus terang kualitas kredit ini yang memberikan kontribusi negati di Kaltim yakni tambang dan konstruksi. Sektor konstruksi, indikasinya banyak yang belum dibayar untuk proyek konstruksi. Proyek itu proyek pemerintah daerah dalam hal ini yang ada dan dianggarkan dalam APBD. Masih banyak yang belum dibayar dimana pelaksanaanya dikerjakan oleh kontraktor,” tuturnya.
Dalam kondisi seperti ini, Dwi mengimbau agar kalangan perbankan untuk terus berhati-hati dan selektif dalam penyaluran kredit terutama di sektor pertambangan, konstruksi, beserta turunannya.
Dia juga meminta agar industri perbankan di Kaltim dapat meningkatkan upaya penyelesaian kredit bermasalah dengan lebih optimal.
Selama ini, tambahnya, kalangan perbankan memang telah melakukan sejumlah cara untuk penurunan NPL ini mulai dari melakukan rekstrukturisasi kredit, perpanjangan jangka waktu pinjaman, hingga eksekusi jaminan atau lelang.
Kendati demikian, dia menilai kegiatan perekonomian di Kaltim saat ini mulai bergeliat hal itu terlihat adanya aktivitas kapal tongkang dan ponton batu bara di sungai Mahakam.
“Penyelesaian kredit bermasalah, kalau perlu eksekusi atau lelang agunan, tentu sesuai dengan ketentuan. Tahun ini kami kira akan ada kenaikan kredit walaupun prosentasenya tak sebesar seperti saat booming batubara. Kita berharap sektor non tambang seperti perdagangan dan industri yang dapat bisa menjadi penopang,” ujar Dwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
