Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

APBD Kaltim Defisit, Perbankan Diminta Jangan Gampangan Beri Pinjaman ke Kontraktor

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur Dwi Ariyanto mengatakan, kondisi perekonomian Kaltim yang tengah mengalami perlambatan dan APBD yang mengalami defisit turut memukul kinerja di sektor kontruksi selain sektor pertambangan.
Ilustrasi/JIBI
Ilustrasi/JIBI
Bisnis.com, SAMARINDA - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur mengimbau agar kalangan perbankan selektif dalam penyaluran kredit.
 
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur Dwi Ariyanto mengatakan, kondisi perekonomian Kaltim yang tengah mengalami perlambatan dan APBD yang mengalami defisit turut memukul kinerja di sektor kontruksi selain sektor pertambangan.
 
"APBD ini kan lagi defisit karena pemotongan beberapa alokasi di pusat. Apalagi, APBD ini ibaratnya bagi daerah untuk perekonomian," ujarnya, Selasa (20/9/2016).
 
Dwi menuturkan, rasio kredit bermasalah atau non perfoming loan (NPL) kredit sektor konstruksi di Kaltim mencapai 19,31%, kedua tertinggi setelah sektor pertambangan yang mencapai 43,26%.
 
Untuk NPL gross per Juni 2016 di Kaltim mencapai sebesar 7,64%, mengalami kenaikan dari akhir tahun lalu yang sebesar 5,56% dan sebesar 4,56% di Juni 2015.
 
"Untuk NPL secara nettnya di bawah 5%. NPL yang paling besar di Juni 2016 bila dilihat dari jenis penggunaannya yakni modal kerja sebesar 10,59%, lalu kredit investasi 9,49%, dan kredit konsumsi 2,87%," ucapnya.
 
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan di Kaltim mencapai Rp67,24 triliun hingga Juni 2016, naik tipis sebesar 0,34% dari akhir tahun lalu yang senilai Rp67,01 triliun.
 
Dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun lalu yakni Juni 2015, fungsi intermediasi perbankan di Kaltim pada paruh pertama tahun ini mengalami kenaikan sebesar 2,27% dari Rp65,7 triliun.
 
Menurut Dwi, kredit perbankan ke sektor kontruksi untuk proyek-proyek yang menggunakan APBD maupun APBN merupakan pembiayaan yang safety atau aman bagi kalangan bank.
 
Namun di Kaltim sendiri, keterbatasan dana APBD membuat di beberapa kota mengalami tunggakan pembayaran pada pihak kontraktor sehingga berakibat pada tingginya NPL perbankan.
 
"Sektor konstruksi, indikasinya banyak yang belum dibayar untuk proyek konstruksi. Proyek itu proyek pemerintah daerah dalam hal ini yang ada dan dianggarkan dalam APBD. Masih banyak yang belum dibayar dimana pelaksanaanya dikerjakan oleh kontraktor."
 
Dalam kondisi seperti ini, Dwi mengimbau agar kalangan perbankan untuk terus berhati-hati dan selektif dalam penyaluran kredit terutama di sektor pertambangan, konstruksi serta turunannya.
 
"Untuk kredit di sektor kontruksi sendiri, bank harus mulai selektif untuk memberikan kreditnya."
 
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yoseph Pencawan
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper