Bisnis.com, BALIKPAPAN - Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Balikpapan mulai berhati-hati menyalurkan pinjaman modal kerja pada debiturnya yang bergerak di sektor konstruksi, khususnya pada proyek-proyek pemerintahan.
Pasalnya, defisit neraca APBD Kota Balikpapan dan daerah-daerah lain di Kalimantan Timur akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat, kini mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman debitur (kontraktor) secara langsung.
Jika tak berhati-hati, perbankan akan langsung berhadapan dengan resiko kredit macet.
Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Balikpapan Muhammad Hidayat mengatakan, pihaknya kini mempertimbangkan sumber pengembalian pinjaman dari para debitur sebelum menyalurkan kredit kepada pada kontraktor yang mengajukan permohonan pinjaman modal kerja.
"Kalau masih layak dan memang pasti ada sumber pengembaliannya, kami akan berikan. Sekarang kami pun sudah pilih-pilih. Kepada kontraktor yang bekerja pada pemerintah sudah hati-hati, kepada kontraktor swasta kami jauh lebih berhati-hati lagi," jelas Dayat, Minggu (25/9/2016).
Sikap selektif yang diterapkan oleh BPD tak bisa lagi dielakkan sebab sebesar 50% portofolio kredit BPD sepanjang tahun ini memang teralokasi pada sektor konstruksi.
Khususnya pada proyek-proyek pembangunan dari pemerintah. Adapun total kredit yang telah disalurkan BPD adalah Rp875 miliar.
Untuk memastikan sumber pengembalian debitur, BPD bahkan berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk memastikan ada atau tidaknya pembayaran untuk sebuah proyek.
Apabila pemerintah tak bisa memastikan adanya pembayaran, maka BPD tidak akan menyalurkan kredit kepada pemohon.
"Kami harus dapat kepastian dari pemerintah ada pembayaran atau tidak, kalau ada pembayaran ya seberapa besar yang bisa dibayar. Dari situ acuan penyaluran kreditnya.
Intinya kami harus kroscek ke pemerintah. Sekarang ini kontraktor dapat proyek juga enggan kerja, karena pembayarannya tidak pasti," tukas Dayat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
