Bisnis.com, BALIKPAPAN - Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Balikpapan akan berupaya menjaga kolektibilitas debiturnya pada sektor konstruksi.
Hal itu sebagai langkah antisipasi atas keputusan Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan untuk menunda pembayaran proyek pembangunan pada puluhan kontraktor.
Selain itu, pemerintah kota juga memutuskan untuk membayar proyek-proyek tertentu dengan termin. Pada tahap awal kontraktor akan dibayar 30% terlebih dahulu, sedangkan sisa utang akan diselesaikan tahun depan.
Kepala Cabang BPD Kaltim Cabang Balikpapan Muhammad Hidayat pun memastikan dua proyek pembangunan tahun jamak yang memakan biaya besar, yakni Balikpapan Islamic Centre dan Stadion Batakan, tidak termasuk dalam daftar proyek pemerintahan yang dibiayainya.
"Kami sendiri belum lihat proyek mana saja yang ditunda pembayarannya, dan kontraktornya siapa saja. Yang jelas dua proyek besar itu tidak kami biayai, yang kami biayai biasanya pembangunan dranaise," jelas Dayat, Selasa (27/9/2016).
Untuk menjaga tingkat kolektibilitas debiturnya yang terkena penundaan pembayaran proyek, pihaknya akan menempuh cara restrukturasi kredit dengan mengatur ulang jangka angsuran para debitur dan juga memotong angsuran sesuai dengan pembayaran yang diberikan oleh pemerintah kota.
"Jadi kalau pembayarannya hanya 30%, ya paling tidak pemotongan angsuran yang harus dibayar pada perjanjian awal ya disesuaikan dengan bayaran 30% itu tadi. Kami juga bisa memperpanjang jangka angsuran, tapi debitur tetap dikenai bunga," sambung Dayat.
Langkah-langkah antisipasi itu harus ditempuh oleh BPD selaku agen pembangunan daerah yang memang dominan menyalurkan pinjaman modal kerja kepada sektor konstruksi, utamanya pada proyek-proyek pemerintahan.
Sepanjang tahun ini saja, 50% portofolio kredit BPD Kaltim Cabang Balikpapan didominasi oleh sektor konstruksi.
"Kalau tidak ditangani, penundaan pembayaran dan pembayaran sistem termin ini bisa mempengaruhi kolektibilitas. Maka dari itu kami juga akan berkoordinasi dengan pemkot untuk memastikan ada atau tidaknya pembayaran proyek."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
