Bisnis.com, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalbar minta setiap usulan sertifikasi lahan pertanian di kabupaten dan kota oleh Dinas Pertanian dimanfaatkan dengan optimal untuk memproduksi cetak sawah, sayur-sayuran hingga perikanan.
Pasalnya, Kadis Pertanian Kalbar Hazairin mengatakan, ada sejumlah kabupaten di provinsi ini yang menolak usulan melegalkan lahan total seluas 6.000 Ha untuk petani di sana dan terpaksa dana mensertifikasi dikembalikan ke APBN.
“Bantuan sertifikasi Rp30 miliar dikembalikan ke pusat, mereka membiarkan daerahnya tetap miskin. Tugas provinsi sudah selesai karena kami memang tidak bisa memaksa sudah dibantu tapi ditolak,” kata Hazairin kepada Bisnis, Jumat (30/9/2016).
Hazairin mengutarakan, sertifikasi lahan pertanian ke anggaran pusat sangat bermanfaat untuk para petani terutama pada aspek permodalan ke bank. Selama ini, petani kesulitan petani untuk mengajukan pinjaman kredit modal kerja.
Dengan sertifikat lahan pertanian, petani juga bisa mendapatkan berbagai macam bantuan memproduksi tanaman seperti pupuk, alat bercocok tanam, hingga alat pendistribusian hasil panen.
Adapun total lahan di Kalbar yang telah tersertifikasi baru berjumlah 4.000 ha dengan dana mensertifkasi lahan Rp300.000 per ha.
Menurutnya, kabupaten yang tertarik untuk mengusulkan sertifikat lahan bisa bertahap dengan mengutamakan prioritas daerah dan potensi pemasaran.
Usulan sertifikat juga dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Dinas Pertanian memang mengusulkan lahan itu tidak besar antara 300 Ha-400 Ha,” ucapnya.
Kendati demikian, pihaknya setiap tahun menerima usulan permintaan dari setiap kabupaten yang ingin memiliki lahan tersertifikasi. Baru-baru ini, ada Kabupaten Sambas dan Sanggau yang mengusulkan sertifikat lahan pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
