Bisnis.com, SAMARINDA - Ekonom menilai opsi pinjaman akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan Timur belum jelas tujuan penggunaan dan tepat sasaran.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Hairul Anwar mengatakan, di tengah badai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016, hampir semua kabupaten/kota di Kaltim merencanakan untuk mengajukan pinjaman daerah guna mengatasi defisit yang tengah terjadi.
"Akan tetapi, belum terlihat adanya tujuan penggunaan pinjaman secara jelas. Dalam jangka pendek, utang dilakukan untuk menutup cashflow dan ini suatu hal yang biasa didalam pengelolaan keuangan daerah," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/10/2016).
Menurutnya, baik Pemprov maupun pemkab akan mengambil opsi pinjaman jangka menengah karena sesuai dengan rentang waktu pinjaman seumur masa jabatan yang diemban.
"Memang tak ada larangan untuk melakukan utang dan dijamin oleh pemerintah pusat sesuai peraturan perundangan," katanya.
Dia menilai masalahnya adalah peruntukan pinjaman tersebut. Hairul menyarankan agar dana pinjaman digunakan untuk program pembangunan yang bersifat income generating project atau program yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi di masyarakat.
Dengan demikian, kepastian pengembalian pinjaman lebih tinggi dan tidak memberatkan APBD.
"Fokus daerah untuk melakukan pinjaman ini tidak jelas karena seakan-akan untuk infrastruktur tetapi prioritas infrastruktur yang mana ini masih belum jelas," tutur Hairul.
Seperti diketahui, beberapa kabupaten dan kota di Kaltim mengambil opsi pinjaman untuk menutupi defisit pada APBD.
Pemprov mengambil opsi pinjaman kepada kalangan perbankan senilai Rp338 miliar untuk menutupi defisit yang terjadi pada APBD 2016.
"Posisi APBD murni 2016 Rp11,09 triliun, posisi terakhir untuk RAPBD perubahan Rp8,22 triliun dimana ada penurunan karena penghematan senilai Rp2,8 triliun dan itu masih menyisakan defisit. Enggak ada jalan lain bagi kami satu-satunya melakukan pinjaman," ucap Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi.
Pemprov Kaltim tak menghendaki proyek infrastruktur yang bersentuhan dengan masyarakat maupun yang berkaitan dengan pelayanan publik terhenti di tengah jalan.
Belanja infrastruktur terutama dengan skema multi years contract tak jadi dipangkas sehingga opsi pinjaman jangka menengah menjadi solusi untuk menutupi defisit yang senilai Rp338 miliar tersebut.
Sementara untuk proyek tunggal atau bukan tahun jamak yang belum mencapai progress 75% akan dihentikan sementara.
"Pinjaman bentuk percepatan. Ketimbang stop, pelayanan publik terganggu. Kondisi fiskal kita enggak memungkinkan. Pinjaman menjadi salah satu cara menutupi defisit," ujar Rusmadi.
Kabupaten Kutai Timur juga berencana mengambil opsi pinjaman untuk menutupi defisit senilai Rp1,4 triliun.
Bupati Kutai Timur Ismunandar menuturkan APBD Kutim yang senilai Rp3,5 triliun akan terpangkas Rp1,4 triliun menjadi Rp2,1 triliun.
"Tahun ini Kutim defisit Rp1,4 triliun. Kegiatan yang tidak berdampak besar kepada masyarakat tidak dilaksanakan. Kesehatan, pendidikan tetap kami teruskan," ucapnya.
Untuk berharap pada PAD agar dapat menutup defisit ini sangatlah sulit. Sebab, penerimaan paling besar daerah Kutim yakni berasal dari dana bagi hasil migas.
"PAD kami Rp150 miliar. Yang paling besar penerimaan kami ya DBH tapi DBH kami sebagai daerah penghasil malah terpotong besar," kata Ismunandar.
Defisit pada APBD juga terjadi di Kota Bontang. Pemerintah kota Bontang memangkas APBD senilai Rp800 miliar dari Rp1,9 triliun menjadi Rp1,1 triliun.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan akan membuka peluang untuk bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bontang merupakan kota yang bergantung pada DBH yang setiap saat bisa menurun sehingga dengan bekerja sama SMI ini akan membuat pembangunan di kota tersebut akan tetap berjalan.
"Namun, baru bisa berjalan bisa sudah ada peraturan daerah (perda) tentang peminjaman dana," ujar Neni.
Rencana untuk melakukan pinjaman juga dilakukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Bupati PPU Yusran Aspar menuturkan Pemkab telah melakukan rasionalisasi anggaran pada APBD tahun ini, namun tetap saja masih terjadi defisit.
Defisit APBD PPU senilai Rp300 miliar dari total APBD senilai Rp1,425 triliun. Tahun depan diperkirakan defisit akan melebar menjadi Rp400 miliar.
Ditambah lagi, PPU juga memiliki hutang senilai Rp804 miliar untuk pembayaran 25 paket kegiatan multiyears hingga 2018.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
