Pemerintah Kaltim Jadi Pembicara di UNFCCC Maroko

Oleh: Muhamad Yamin 02 November 2016 | 13:34 WIB
Pemerintah Kaltim Jadi Pembicara di UNFCCC Maroko
Niel Makinuddin dari TNC (kiri) dan Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Daddy Ruhiyat./Bisnis- Muhamad Yamin

Bisnis.com, Samarinda– Pemerintah Kalimantan Timur berkesempatan menjadi pembicara di pavilion Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC) Konferensi Pihak (COP) ke 22 di Bab Ighli, Marrakech, Maroko.

UNFCCC diselenggarakan 7 hingga 18 November 2016 ini dapat menjadi momentum bagi Kaltim terutama Indonesia untuk lebih dikenal di dunia internasional agar bisa mendapatkan kerjasama dan bantuan-bantuan usaha mengurangi kerusakan lingkungan.

Program Manager The Nature Concervancy Niel Makinuddin mengatakan ada tiga sesi untuk Kaltim berbicara di COP ke 22. Yaitu, perwakilan Kepala Kampung Merabu Franley Oley di Forum Pengelolaan Berbasis Komunitas, Bupati Berau di forum kebijakan yang ramah iklim dan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengemukakan Kesepakatan Pembangunan Hijau.

“Dengan ada wakil Kepala Kampung Merabu berbicara di tingkat internasional, maka Kaltim akan dikenal dan ada pihak-pihak yang tertarik kerjasama memberikan bantuan. Hasil kerjasama yang sudah ada kami buktikan di Berau, Pemda yang berupaya sungguh-sungguh mengurangi kerusakan lingkungan telah mendapat bantuan dari Pemerintah Amerika,” jelas Niel.

Dijelaskan Niel, Pemerintah Amerika sudah menggelontorkan bantuan 19US$ Dollar ke Berau sampai pada tahun 2019. Bantuan tersebut merupakan hutang Indonesia ke Amerika yang tak perlu dibayar, tetapi dialihkan untuk konservasi.

"Di Kaltim, TNC juga turut serta mendukung komitmen pemerintah dalam mengembangkan inisiatif kesepakatan pembangunan hijau atau green growth compact (GGC)," ujar Niel.

Salah satu contoh GGC yang berjalan bisa dilihat pada Koalisi perlindungan orang utan lahan Wehea-Kelay terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat, pemerintah dan NGO yang mengelola kawasan ekosistem esensial koridor orang utan seluas 308.000 hektar.

“Ini merupakan inisiatif pertama dalam skala bentang alam cukup besar di Indonesia yang mengutamakan kekuatan kolaborasi lintas sektoral dalam menjaga stabilitas keutuhan habitat orangutan,” ujar Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim, Daddy Ruhiyat.

Editor: Linda Teti Silitonga

Berita Terkini Lainnya