Memburu Legalisasi Lahan

Oleh: Dara Aziliya & Feri Kristanto 25 November 2016 | 06:20 WIB
Ilustrasi/Bisnis

NUSA DUA — Pemerintah akan mengakselerasi upaya legalisasi lahan-lahan milik petani dan pelaku usaha guna mendongkrak produktivitas minyak sawit mentah.

Apalagi isu pertanahan kerap dikorelasikan dengan berbagai peristiwa, seperti kerusakan lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan, dan kampanye negatif terhadap komoditas kelapa sawit.

Selain itu, legalitas lahan merupakan faktor utama stagnasi program peremajaan petani, karena kepemilikan sertifikat lahan merupakan persyaratan utama yang harus diajukan petani untuk mendapat bantuan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyampaikan pemerintah tengah menyusun sejumlah regulasi dan aturan untuk merapikan lahan komoditas kelapa sawit. Menurutnya, kunci persoalan-persoalan di aspek lahan terletak pada penataan tata ruang dan legalitas lahan.

“Indonesia merupakan produsen kelapa sawit dengan lahan terluas, namun masih ada isu negatif menerpa seperti sebutan tidak ramah lingkungan, meningkatkan emisi karbon, dan dikaitkan dengan isu-isu ketahanan pangan,” jelasnya saat membuka International Palm Oil Conference (IPOC) di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/11).

Sofyan menjelaskan ada beberapa program yang tengah digarap oleh pemerintah terkait penataan lahan. Pertama, Sofyan menyebut akan merevisi UU Pokok Agraria Tahun 1960. Menurutnya, UU tersebut merupakan kunci tata ruang lahan kelapa sawit dan sektor pertanian lainnya.

Kedua, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) tersebut juga mengaku sedang melakukan pemetaan izin hak guna usaha (HGU). Praktiknya, hanya pelaku usaha atau petani yang mengajukan pinjaman bank yang mengurus sertifikat HGU. Ketiga, pemerintah telah memotong wak tu pengurusan sertifikat HGU menjadi maksimal hanya 90 hari bagi petani dengan luas lahan lebih dari 25 ha. Sebagai gambaran, selama ini penyelesaian pengurusan ser tifikat HGU mencapai hitungan tahun.

“Kami sudah urus sistem HGU, kami ja min se lesai dalam 90 hari. Sebab kita mem butuhkan persaingan yang lebih sehat untuk mem perbaiki citra kelapa sawit di mata dunia,” terang Sofyan.

Dengan program ini, diharapkan petani segera mengurus sertifikat lahannya sehingga dapat mengajukan replanting.

Keempat, Sofyan mengatakan Indonesia dan Malaysia tengah merintis standar ber sa ma kelapa sawit berkelanjutan. Pemerintah juga tengah memperkuat standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengakui tum pang tindih lahan sawit dengan area hu tan, berisiko menekan pro duktivitas. “Pemerintah harus bertindak dengan mem berikan kepastian hukum untuk areaarea hutan [yang digunakan untuk kelapa sawit],” ungkapnya, kemarin.

Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsjad mengatakan sebagian besar petani, terutama petani swadaya, tidak memiliki sertifikat lahan. Akibatnya, selama 2015-2016, hanya petani swadaya yang pohon sawitnya dapat diremajakan oleh dana bantuan pemerintah.

“Di aturan peremajaan, syaratnya harus ada legal standing seperti surat tanda daftar perkebunan. Di lahan gambut dan hutan tidak boleh tanam. Kami sudah 200 tahun di sana tiba-tiba ada aturan itu yang menyulitkan kami,” ujar Asmar.

PROGRAM BIODIESEL

Sementara itu, program mandatori biodesel B20 yang dicanangkan pemerintah 2017 diprediksi menjadi penopang utama pe mulihan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Joko Supriyono me nyam paikan produksi CPO pada tahun ini di pastikan turun di kisaran 15%—20% dari capaian 2015 yang sebesar 32,5 juta ton.

“Efek El Nino yang terjadi tahun lalu mem buat produksi CPO pada 2016 turun signifikan dan penurunan ini merupakan yang pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir. Penurunan akan berkisar di level 15%—20% ke level 30 juta ton di 2016,” jelasnya.

Simultan dengan penurunan produksi, Joko memprediksi ekspor di sisa tahun ini pun tidak dapat mengejar capaian tahun lalu. Dia menyebut ekspor CPO pada 2016 berada di level 22,5 juta ton atau turun 15% dari tahun lalu. Meski demikian, Joko optimistis produksi CPO pada tahun depan akan pulih karena La Nina yang terjadi pada tahun ini diyakini berdampak positif pada proses pertumbuhan buah tanaman kelapa sawit. Kendati de mikian, dia enggan memprediksi berapa persentase kenaikan produksi CPO pada 2017.

Kenaikan produksi tersebut akan berdampak pada sentimen harga CPO di pasar global. Menurut Joko, pemerintah memiliki strategi mandatori bauran biodiesel pada solar yang persentasenya didesain naik setiap tahun.

“Program biodiesel ini sebenarnyakan untuk menyeimbangkan agar harga CPO bisa pada posisi yang stabil dan menguntungkan bagi semua pihak. Tujuannya bagaimana pergerakan harga ini memberikan manfaat terbaik bagi semua pihak,” ungkap Joko.

Menurutnya, dengan program biodiesel dan proyeksi kebutuhan minyak nabati hingga 2025 mencapai 50 juta ton, harga CPO akan berangsur membaik dalam tahunt-ahun mendatang. Pemerintah mewajibkan bauran 20% minyak nabati pada bahan bakar untuk mening katkan penyerapan CPO di dalam negeri. Sebelum program ini diluncurkan, hampir seluruh produksi diekspor ke luar negeri. (k12)

Sumber : Bisnis Indonesia (25/11/2016)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya