Bisnis.com, BALIKPAPAN - Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Balikpapan optimistis kolektibilitas kredit konsumtif untuk pegawai negeri sipil tidak akan terganggu apabila Pemkot Balikpapan memutuskan untuk memangkas nilai Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pemkot Balikpapan memang belum memangkas TPP secara langsung meskipun kondisi keuangan daerah tengah mengalami kesulitan.
Saat ini, baru Pemkot Bontang yang dikabarkan telah merencanakan pemangkasan TPP dalam jumlah besar sebagai dampak dari menurunnya pendapatan dalam neraca APBD.
"Tidak masalah kalau tunjangan PNS dipotong. Karena pembayaran kredit konsumtif dilakukan secara autodebit, dan yang didebit adalah gaji, bukan tunjangannya.
Yang kesulitan justru PNS, apalagi kalau ada yang mengambil kredit di bank lain juga," jelas Kepala Cabang BPD Kaltim Balikpapan Muhammad Hidayat, Jumat (25/11/2016).
Pertumbuhan penyaluran kredit konsumtif yang memang diperuntukkan bagi PNS juga diproyeksikannya tak akan terganggu. Sebab rata-rata PNS telah mengambil kredit dengan jangka waktu pelunasan mulai 5 tahun hingga 10 tahun. Secara otomatis, BPD masih memiliki kredit berjalan.
"Kan tidak mungkin juga PNS yang masih ada kredit sisa 3 tahun sudah mau mengajukan kredit lagi. Tidak bisa, jadi yang masih berjalan harus diselesaikan dulu. Rata-rata PNS meminjam dana hingga Rp200 juta, biasanya untuk kebutuhan renovasi rumah dan pendidikan anak," sambung Dayat.
Apabila terjadi pemangkasan tunjangan PNS, kata dia, justru akan berpengaruh pada perolehan dana pihak ketiga. Dengan berkurangkan pendapatan PNS yang masuk ke BPD, maka jumlah uang yang berputar pada bank pun akan ikut menurun.
Pemkot Balikpapan menyatakan tetap mengajukan TPP dalam RAPBD 2017 dengan penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah. Namun, Ketua Tim Penyusun Anggaran Pemkot Balikpapan Sayid MN Fadli mengaku besaran TPP memang akan berkurang.
"Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya jauh berkurang. Sangat jauh. Saya lupa besaran TPP tahun sebelumnya berapa, tapi 2017 nanti tinggal sekitar Rp700 miliaran saja. Itu termasuk gaji dan semua disitu. Tapi secara akumulasi jumlah keuangan kita masih proporsional," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
