Tak Larut dalam Teori Konspirasi

Oleh: Samdysara Saragih 03 Februari 2017 | 07:56 WIB
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan) bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah), Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krishnamurti (kanan), Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Rusman Heriawan (kiri) dan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat pembukaan Pekan Nasional Sawit Indonesia (PNSI) 2017, di Jakarta, Kamis (2/2/)./JIBI-Abdullah Azzam

Sri Mulyani Indrawati, 55, masih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia ketika lembaga keuangan yang bermarkas di Washington DC itu merilis kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan hebat di Sumatra dan Kalimantan pada 2015.

Laporan Bank Dunia yang menyebutkan kerugian sebesar US$16,1 miliar itu semakin memperkuat sentimen negatif negara maju terhadap industri kelapa sawit Indonesia.

“Persepsi orang luar terhadap sawit kita memang lebih pada dimensi keberlanjutan dan karhutlanya,” katanya dalam acara Pekan Nasional Sawit Indonesia di Jakarta, Kamis (2/2).

Padahal, Sri Mulyani memiliki data bahwa kebakaran 2015 yang terjadi di konsesi perkebunan sawit hanya 10% dari total luas karhutla. Bencana asap itu sekilas menghapus kontribusi positif kelapa sawit bagi perekonomian nasional.

“Kalau dibandingkan dengan ekspor sawit US$17,8 miliar itu, habis semua karena kerugian US$16,1 miliar,” ujarnya.

Tidak ada yang meragukan kontribusi kelapa sawit bagi pembangunan. Ekspor senilai US$17,8 miliar itu setara dengan 12% dari total nilai ekspor negeri ini. Kontribusi kelapa sawit untuk produk domestik bruto (PDB) pertanian sebesar 14% sedangkan untuk PDB nasional 3%. Pada 2016 ada 5,6 juta tenaga kerja di bidang kelapa sawit dari hulu sampai hilir.

Sentimen negatif ini juga mendapat perhatian serius dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Bagi Darmin, sentimen itu sengaja dimunculkan dalam konstelasi industri minyak nabati global. Para kompetitor mengkhawatirkan kelapa sawit karena produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan minyak kedelai atau bunga matahari.

“Semua minyak nabati itu kalah dari sawit. Jadi banyak negara yang khawatir sehingga berkampanye memojokkan sawit,” katanya di tempat yang sama.

Meski demikian, pemerintah tidak terus larut dalam teori konspirasi. Berbagai tuduhan itu pelan-pelan harus dienyahkan sehingga kampanye negatif meleleh dengan sendirinya.

Untuk mengatasi karhutla, misalnya, pemerintah akan menggencarkan langkah-langkah pencegahan. Apalagi, berbagai riset menyebutkan biaya untuk pencegahan hanya seperlimapuluh dari kerugian yang ditimbulkan akibat bencana asap.

Pemerintah juga akan menggenjot standarisasi praktik perkebunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) agar mendapat pengakuan global.

Di bidang tata kelola, pemerintah tengah menyiapkan payung hukung moratorium izin perkebunan kelapa sawit. Evaluasi izin ini untuk menjawab isu-isu perambahan kawasan hutan secara ilegal yang dianggap memperbesar emisi karbon.

Selain penguatan internal, Darmin juga menggalang aliansi internasional untuk menghalau berbagai kampanye negatif. Indonesia bersama Malaysia—kedua negara produsen 85% minyak kelapa sawit dunia—dan beberapa negara Afrika serta Amerika Latin sudah membentuk The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

“Kita memang perlu bahu-membahu dengan negara lain untuk memperkuat kelapa sawit ini,” katanya.

Sri Mulyani berpendapat tidak ada kampanye paling efektif selain bukti keberhasilan industri kelapa sawit Indonesia memperbaiki dirinya. Alih-alih defensif, lebih baik merespons secara konstruktif dengan memasukkan berbagai dimensi apakah itu manusia, sosial, ekonomi, termasuk juga tidak alergi dengan dimensi lingkungan hidup.

“Kita juga kan tidak ingin sawit ini hanya booming di satu generasi, tetapi menimbulkan masalah di masa depan,” ujarnya.

 

 

PEREMAJAAN

Pada bagian lain, pemerintah mulai menggenjot peremajaan 200.000 hektare perkebunan kelapa sawit rakyat pada tahun ini.

Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengindentifikasi terdapat 200.000 hektare (ha) dari 4,7 juta ha perkebunan rakyat yang wajib diremajakan mulai tahun ini karena sudah terlalu tua. Namun, mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dana peremajaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) karena terganjal legalitas dan sertifikasi lahan.

Untuk mempercepat proses legalisasi ini, pemerintah akan merevisi pasal 15 Perpres No. 61/2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Melalui revisi, Kementan akan mengambil alih prosedur penyaluran dana yang selama ini menjadi domain BPDP-KS.

“Semalam [Rabu, 1/2] kami sudah mendesain perkebunan kelapa sawit berkelanjutan terkait peremajaan dan revisi Perpres No. 61/2015 yang selesai tidak lama lagi,” ujarnya dalam acara Pekan Nasional Sawit Indonesia di Jakarta, Kamis (2/2).

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan legalisasi lahan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah untuk mendorong pemerataan dan menekan kesenjangan. Dari 9 juta ha program reforma agraria, sebanyak 4,5 juta ha berupa sertifikasi lahan.

Sumber : Bisnis Indonesia (3/2/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya