Manfaatkan Kampanye Terakhir

Oleh: Feni Freycinetia & John A. Oktaveri 08 Februari 2017 | 10:38 WIB
Tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (dari kiri)-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengikuti debat kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1)./Antara-Hafidz Mubarak A.

JAKARTA — Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta diminta memanfaatkan empat hari sisa masa kampanye. Kepolisian Daerah Metro DKI Jakarta mengingatkan tidak ada pergerakan massa selama masa tenang 12—14 Februari 2017.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Mochamad Iriawan mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai rencana aksi massa di Ibu Kota pada 11 Februari, 12 Februari, dan 15 Februari 2017.

"Dari pemberitahuan, pada 11 Februari akan ada unjuk rasa dimana massa akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk Salat Subuh. Setelah itu, mereka akan jalan kaki menuju Monas dan Bundaran HI," katanya dalam konferensi pers di kantor KPUD DKI, Selasa (7/2).

Selain pengerahan massa pada 11 Februari, dia mengatakan Polda Metro Jaya juga mendapatkan informasi adanya pengerahan massa pada 12 Februari. Rencananya, massa akan melakukan penamatan (khatam) Al-Quran di Masjid Istiqlal.

Dia menuturkan Polda Metro Jaya akan memperketat pengawasan di lapangan lantaran merupakankan masa tenang.

Khusus untuk aksi pada 15 Februari, M. Iriawan mengatakan massa akan kembali melakukan Salat Subuh di Masjid Istiqlal dilanjutkan dengan jalan kaki ke tempat pemungutan suara [TPS] di berbagai lokasi. 

Jika tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka pelaksanaan aksi itu akan kami bubarkan untuk menjaga keamanan dan iklim kondusif selama penyelenggaraan Pilkada DKI," ucapnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta Sumarno menuturkan pihaknya tidak punya kewenangan untuk melarang aksi massa yang dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada DKI Jakarta.

Dia mengakui memang ada pihak yang meminta KPUD Jakarta untuk membuat aturan terkait aksi tersebut dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan gangguan keamanan.

 “Kami memang diminta untuk membuat aturan terkait aksi tersebut. Tapi KPUD tidak punya kewenangan dan kami hanya mengeluarkan pernyataan berupa imbauan agar Pilkada Jakarta berlangsung dalam suasana yang kondusif,” jelasnya.

Sumarno mengingatkan seluruh pasangan cagub/cawagub memaksimalkan seluruh kegiatan kampanye pada Sabtu (11/2).

"Masa kampanye dimulai 28 Oktober 2016 dan berakhir pada 11 Februari 2017. Saya minta seluruh paslon,  tim sukses,  dan relawan tidak melaksanakan kegiatan yang mengarah ke kampanye setelah itu," tegasnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti mengatakan kegiatan mengarah kampanye yaitu yang bersinggungan dengan pemaparan program kerja, visi dan misi  serta arahan lain untuk memilih salah satu paslon saat masa tenang akan ditindak.

"Jika terbukti [ada paslon yang kampanye pada masa tenang], akan dikenakan sanksi pidana," jelasnya.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR) Masykurudin Hafidz menuturkan saat masa tenang, pendukung dan simpatisan calon akan gencar berkampanye di media sosial.

Sementara itu, tren elektabilitas pasangan cagub/cawagub yang digelar sejumlah lembaga survei masih menunjukkan persaingan yang cukup ketat. Satu yang menarik, tren pemilih yang merahasiakan pilihannya atau belum menentukan pilihan, mulai terlihat menurun.

Kondisi itu sedikit banyak memberi gambaran bahwa masyarakat mulai mantap menentukan pilihannya saat mendekati hari pencoblosan. (Anggara Pernando/Stefanus Arief Setiaji)

Sumber : Bisnis Indonesia (8/2/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya