Perjalanan Ke Daerah Terluar di Kaltim: Ketertinggalan Mahakam Ulu & Ancaman Kewarganegaraan (2-Habis)

Oleh: Nadya Kurnia 21 Februari 2017 | 20:18 WIB
Desa Tiong Bu\'u, Kecamatan Long Apari.

Bisnis.com--Tak banyak pemberitaan mengenai perkembangan di Kabupaten Mahakam Ulu. Wilayah terluar Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia itu memang tertinggal cukup jauh bahkan dari kota kecil terdekat di Kutai Barat.

Sampai saat ini, penduduk Mahakam Ulu yang tersebar di sepanjang hulu sungai belum bisa menikmati akses internet. Jaringan telekomunikasi yang tersedia hanya bisa dimanfaatkan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat.

Akses internet hanya tersedia di kantor kecamatan setempat, itu pun dengan kualitas yang kurang baik dan akan dimatikan pada malam hari.

Otomatis, pengaksesan berita sehari-hari pun mustahil dilakukan. Bahkan akses berita melalui televisi pun sulit, sebab tak semua desa dialiri listrik 24 jam. Sebagian menyala hanya menjelang malam, dan dipadamkan saat pagi.

Tertinggalnya pembangunan infrastruktur di kabupaten tersebut rupanya memberi dampak beruntut hampir pada seluruh aspek penunjang kehidupan sehari-hari penduduknya.

Mulai dari ketersediaan listrik, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, sarana transportasi, bahkan ketersediaan bahan pokok yang lengkap dengan harga wajar.

Bagaimana tidak, jalan darat penghubung dengan kabupaten tetangga, bahkan penghubung antar kecamatan, belum juga terbangun. Mau tak mau pengantaran bahan pokok dan barang-barang lain hanya bisa ditempuh dengan jalur sungai.

Bila musim kemarau, harga barang bisa melonjak tinggi. Elpiji 12 Kg misalnya, pada musim normal harganya mencapai Rp350.000/tabung, namun bisa melonjak hingga Rp1 juta saat musim kemarau.

Penduduk bisa sedikit lega saat ini, sebab pemerintah telah memberlakukan BBM satu harga. Memang imbas positif belum begitu terasa, namun pemda optimistis penyesuaian harga akan terwujud secara bertahap.

Kecamatan Long Apari yang merupakan daerah terluar kabupaten, merasakan imbas dari ketertinggalan infrastruktur yang terparah. Sarana pendidikan misalnya, ikut tertinggal sangat jauh.

"Di sini tenaga pengajar saja kurang, tidak ada yang mau mengajar di sini. Guru lulusan S1 cuma seorang, sisanya lulusan SMA/SMK, bahkan ada yang hanya bersertifikat kejar paket," ujar Laham Sang, petugas pengawas SD Kecamatan Long Apari.

Ketiadaan akses internet pun mempersulit kerja pegawai. Dokumen tak bisa dikirimkan, padalah pemerintah pusat telah menerapkan sistem online hampir dalam segala urusan administrasi.

"Ujian berbasis komputer jelas tidak bisa ikut, kalau internet tidak ada, komputer juga tidak ada. Kurikulum yang tersedia juga masih KTSP, buku kurikulum baru hanya untuk pengajar, murid tidak dapat," sambung Laham.

Namun, kondisi saat ini diakuinya masih jauh lebih baik dibanding dua tahun sebelumnya, jaringan telepon dan sms saat itu bahkan tak tersedia di Long Apari. Dulunya, telepon hanya tersedia di wartel satelit dengan harga sekitar Rp4.000/detik.

Saat musim kemarau melanda pada 2014, penduduk kesulitan mendapatkan pasokan sembako dan bahan pangan. Mengontak keluarga di daerah lain untuk meminta bantuan jelas tak memungkinkan. Biarpun saat itu BTS sudah terbangun, jaringan telekomunikasi tak juga aktif.

Salah satu penduduk setempat, Aren, bercerita pada musim kemarau saat itu warga sangat kebingungan dengan kesulitan tanpa solusi tersebut. Pemerintah tak bergerak untuk membantu, sehingga warga sempat mengibarkan bendera Malaysia sebagai bentuk protes.

"Malaysia sudah lama mengiming-imingi agar kami pindah kewarganegaraan. Fasilitas dijamin tersedia, jalan darat akan dibangun, sembako murah, dan lain-lain," beber Aren.

Kibaran bendera negara tetangga itu lantas difoto oleh warga Long Pahangai, kemudian dibawa ke kantor kabupaten. Tak lama setelahnya, barulah berbagai bantuan datang melalui jalur udara dan sungai.

Hingga saat ini, penduduk Mahakam Ulu masih mengharapkan perhatian dan aksi nyata pemerintah atas kondisi infrastruktur yang masih tertinggal. Sebab bagaimanpun juga, ketertinggalan harus disudahi segera, pemerataan pembangunan harus dimulai agar kesejahteraan penduduk terangkat.

Editor: Fajar Sidik

Berita Terkini Lainnya