Bisnis.com, BALIKPAPAN--Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan mendorong kerja sama antarpemerintah daerah untuk memangkas rantai distribusi pasokan bahan pangan sehingga harganya bisa semakin terjangkau.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Balikpapan Ahmad Muhari mengatakan bagi daerah-daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan dari produksi petani lokal, bisa meningkatkan kemitraan dengan daerah penghasil yang produksi pangannya surplus.
"Kota Balikpapan dan daerah lain di Kaltim pada umumnya mendatangkan pasokan dari luar daerah. Tetapi, saat ini pasokan bahan pangan harus melewati tengkulak, pedagang besar, pasar penerima, dan pedagang eceran yang tidak efisien," ungkapnya, Senin (27/2/2017).
Dia menjelaskan TPID sudah mengupayakan agar pasokan bahan pangan bisa didatangkan melalui skema government to government, sehingga pasokan dikelola melalui satu perantara.
Dengan adanya kerja sama antarpemda, lanjutnya, daerah yang membutuhkan pasokan dapat langsung berkoordinasi dengan daerah pemasok tanpa harus melewati rantai distribusi yang panjang.
Apalagi, sebentara lagi bulan puasa akan tiba. Permintaan bahan pangan seperti bawang merah, cabai rawit, dan daging sapi, otomatis akan melonjak.
"Kalau pasokan datang dengan skema kerja sama antar pemda itu, para petani juga akan terhindar dari kerugian. Rantai distrubusi panjang itu menguntungkan pelaku usaha yang terlibat," sambung Muhari.
Lebih lanjut, dia juga menyarankan agar para petani cabai rawit membuat kelompok tani dan bermitra dengan perusahaan pengolah cabai rawit. Dengan demikian, pola tanam cabai akan lebih teratur.
Selain itu, petani juga akan memperoleh kepastian pembelian cabai yang ditanamnya. Sehingga, harga jual pun akan stabil. Seperti yang diketahui, harga cabai rawit saat ini tengah melonjak.
"Dari hasil penelusuran kami, daerah pemasok juga sedang terbatas pasokannya, jadi jatah untuk Balikpapan juga terbatas," tutup Muhari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
