Bisnis.com, JAKARTA--Pemerintah belum menemukan kata sepakat apakah akan maju untuk membahas Rancangan Undang-undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok di Parlemen.
Usai rapat terbatas tentang pertembakauan di Kantor Presiden, Selasa (14/3/2017), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah masih berusaha mencari titik temu.
"Pemerintah belum sepakat, prosesnya masih kita cari seperti apa. Belum," kata Yasonna.
Ia menjeaskan, karena Ini insiatif dewan maka pemerintah juga akan bicara dengan pimpinan dewan mengenai RUU ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengemukakan pemerintah akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan parlemen mengenai masalah ini.
"Kita akan konsultasi dulu dengan pimpinan dewan. Mensesneg [Pratikno] dan saya akan bicara dengan pimpinan dewan," ujarnya.
Namun, Mendag tidak menyebutkan secara eksplisit kapan agenda pertemuan dengan para pimpinan DPR akan dilaksanakan. RUU Pertembakauan merupakan RUU yang diinisiasi oleh DPR dan telah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun ini.
Berdasarkan mekanisme pembahasan RUU di Parlemen, pemerintah memiliki batas waktu hingga pertengahan bulan ini untuk memutuskan apakah akan maju untuk melanjutkan pembahasan atau tidak.
Dalam pembukaan rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengemukakan pembahasan masalah tembakau harus mempertimbangkan sedikitnya 3 aspek.
Pertama, aspek kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan melindungi rakyat dari ganggun kesehatan dan melindungi masa depan generasi penerus.
"Informasi yang saya terima rokok menempati peringkat dua konsumsi rumah tangga miskin, dan rumah tangga miskin lebih memilih belanja rokok dari pada belanja makanan bergizi," kata Jokowi.
Masih menurut catatannya, Presiden mengatakan uang yang dikeluarkan untuk konsumsi produk tembakau 3,2 kali lebih besar dari pengeluaran untuk telur dan susu, 4,2 kali dari pengeluaran untuk beli daging, 4,4 kali dari biaya pendidikan dan 3,3 kali lebih besar dari biaya kesehatan.
Kepala Negara menambahkan, hal itu berdampak pada kualitas sumber daya manusia masa mendatang serta tingginya biaya kesehatan yang ditanggung oleh negara dan masyarakat.
"Berdasarkan data dari BPJS kesehatan tahun 2015 lebih dari 50 persen biaya pengobatan dihabiskan untuk membiayai penderita penyakit tidak menular yang salah satu faktor risikonya disebabkan konsumsi rokok dan paparan asap rokok," paparnya.
Kedua, aspek kelangsungan hidup para petani tembakau dan para pekerja yang hidupnya sangat bergantung pada industri hasil tembakau. Ketiga, kondisi ketenagakerjaan dan perlindungan bagi pekerja pabrik di industri hasil tembakau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
