DJP Dorong Identitas Tunggal

Oleh: Edi Suwiknyo 20 Maret 2017 | 08:00 WIB
ilustrasi/Bisnis

JAKARTA — Meski masih sulit terealisasi dalam waktu dekat, Direktorat Jenderal Pajak mendorong penggunaan implementasi nomor identitas tunggal karena diyakini bisa memperluas basis pajak di Indonesia.

Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen Pajak menganggap, mekanisme nomor identitas tunggal (single identity number/SIN) cukup strategis karena bisa mengintegrasikan berbagai data dalam satu kartu.

“Jika hal itu diimplementasikan cukup bagus, karena akan ada konsentrasi data di satu kartu saja,” katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut dia, otoritas pajak di sejumlah negara yang terbilang maju cukup terbantu karena penerapan SIN tersebut. Hestu menjelaskan Indonesia memiliki regulasi yang menjamin implementasi sistem tersebut.

Pasal 35A Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), misalnya, mengatur kewajiban bagi setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Ditjen Pajak.

Adapun informasi yang wajib diberikan yakni mencakup data informasi yang berkaitan dengan kekayaan, utang, penghasilan, biaya pengeluaran atau beban, transaksi keuangan, dan data tentang kegiatan ekonomi milik orang pribadi atau badan.

Kendati demikian, kata Hestu, implementasi SIN kemungkinan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, perlu koordinasi antar lembaga misalnya Kementerian Dalam Negeri untuk merealisasikan gagasan tersebut. Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu telah menerapkan SIN untuk penyederhanaan prosedur dan efisiensi perolehan izin usaha.

Nomor identitas tunggal itu diharapkan menjadi tanda pengenal yang bersifat nasional, permanen, serta terintegrasi datanya. Mekanismenya dengan menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas tunggal dalam pemenuhan kewajiban kepabeanan.

Penyatuan data terkait nomor identitas tunggal ini akan digunakan sebagai langkah awal untuk penyusunan single profi le dan single risk management antara Ditjen Bea dan Cukai serta Ditjen Pajak.

Sejumlah negara telah menerapkan penggunaan SIN sebagai tanda pengenal untuk operasional entitas bisnis, misalnya MyCoID di Malaysia, UID-Number di Swiss, dan Australian Business Number.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) memaparkan, implementasi SIN akan sangat membantu Otoritas Pajak meningkatkan basis pajak mereka.

Dia melanjutkan semua data bakal terekam dalam satu kartu, sehingga akses data ke wajib pajak bisa dilakukan dengan relatif mudah, khususnya data WP pribadi.

PENGURANGAN PAJAK

Pada kesempatan berbeda, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta insentif pengurangan pajak (tax deduction) bagi perusahaan yang bersedia menjalankan program vokasional untuk mendukung program ekonomi berkeadilan pemerintah.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan usulan pengurangan pajak tersebut disampaikan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

“Pak Menko mengatakan akan dikaji segera.”

Dia mengungkapkan Kadin Indonesia dan pemerintah akan membentuk tim yang akan mematangkan program ini termasuk program lain yang ada di dalam kebijakan ekonomi berkeadilan. Kadin Indonesia, kata Rosan, berupaya memberikan masukan jangka pendek yang efektif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Dalam program vokasional, Kadin Indonesia berpengalaman bekerja sama dengan Kadin Jerman (IHK Trier) untuk menyelenggarakan TOT (Training of the Trainers) yang berlangsung mulai dari 27 Februari 2017 sampai dengan 5 Maret 2017. (Hadijah Alaydrus)

Sumber : Bisnis Indonesia (20/3/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer