Bisnis.com, JAKARTA-- Indonesia mendukung agenda Presidensi Jerman dalam penyusunan Panduan Resiliensi (Note of Resiliency) sebagai rujukan yang bersifat tidak-mengikat bagi negara G20 guna memperkuat resiliensi ekonomi di tengah ketidakpastian global terkait dengan arah kebijakan negara maju, risiko geopolitik, dan tren proteksionisme.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Tirta Segara mengatakan upaya penguatan resiliensi itu juga didukung dengan penguatan Jaring Pengaman Keuangan Global (Global Financial Safety Net atau GFSN), dengan IMF berperan utama, dan adanya kolaborasi antara Jaring Pengaman Keuangan Regional (Regional Financial Arrangement atau RFA) dan IMF.
"Dalam hal ini, Indonesia menyambut baik pengembangan instrumen bantuan likuiditas baru IMF serupa fasilitas swap, yang diperuntukkan bagi negara anggota dengan fundamental ekonomi baik," ujarnya dalam siaran pers, Senin (20/3).
Indonesia berharap agar instrumen baru itu segera tersedia serta agar G20 mendukung IMF dalam finalisasi instrumen baru tersebut.
Masih sejalan dengan penguatan resiliensi, dia memaparkan Indonesia juga mendukung pembahasan G20 tentang manajemen aliran modal (capital flows management atau CFM). Meskipun Indonesia telah meliberalisasi aliran modal sejak 35 tahun lalu serta memperoleh manfaatnya bagi pembiayaan perekonomian, disadari keterbukaan aliran modal juga menimbulkan risiko terkait volatilitas aliran modal yang berlebihan. U
Untuk memitigasi risiko ini, dia menegaskan Indonesia memandang CFM diperlukan sebagai pelengkap kebijakan makroekonomi yang sehat guna melindungi ekonomi dan stabilitas keuangan domestik dari dampak rambatan global yang negatif. Indonesia menerapkan prinsip dan panduan CFM yang disusun dalam Institutional View dari IMF .
Terkait dengan resiliensi keuangan, G20 berkomitmen menuntaskan implementasi agenda reformasi sektor keuangan secara tepat waktu dan konsisten.
Dalam kaitan ini, Tirta menuturkan Indonesia mendukung upaya mengatasi kerentanan struktural dari kegiatan pengelolaan aset, shadow banking, over the counter (OTC) derivatives, Central Counterparties (CCP), permodalan Basel 3, dan risiko misconduct.
Indonesia juga mendukung kerangka struktural yang akan mengevaluasi dampak dari implementasi reformasi keuangan global untuk perbaikan ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
