Mencari Keseimbangan Taksi Online

Oleh: Redaksi 21 Maret 2017 | 06:47 WIB
Ilustrasi taksi online/Reuters-Kai Pfaffenbach

Penolakan tiga perusahaan aplikasi pemesanan transportasi atas revisi peraturan Menteri Perhubungan menjadi bukti belum adanya kata sepakat antara regulator dengan pelaku usaha.

Ketidaksepakatan itu harus segera dicari solusinya untuk mencegah gesekan yang lebih luas di kalangan akar rumput.

Uber, Grab Indonesia, dan Go-Jek Indonesia menganggaprevisi Peraturan Menteri Perhu bungan No.32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek akan melemahkan denyut bisnis mitra pengemudi serta mengganggu mekanisme pasar.

Mereka meminta pemerintah menunda penerapannya selama 9 bulan. Ketiga perusahaan yang baru beberapa tahun membuka aplikasi pemesanan angkutan umum itu tidak setuju dengan adanya penetapan tarif atas dan tarif bawah.

Dalam pandangan perusahaan aplikasi online tersebut penetapan tarif yang berlaku saat ini, tanpa tarif atas dan bawah, sangat fleksibel dan efisien.

Mereka juga menolak revisi permen soal pembatasan kuota kendaraan, karena bisa mengakibatkan pengguna kesulitan untuk mengakses layanan.

Mereka juga menolak STNK mobil taksi online diubah menjadi atas nama badan hukum (PT atau koperasi).

Dalam perspektif perusahaan aplikasi, ketentuan tersebut memang berpotensi menghambat perkembangan bisnis.

Adanya pembatasan tarif dipastikan akan mengurangi kelenturan dalam menawarkan jasa yang murah, sesuatu yang menjadi keunggulan mereka dibandingkan taksi konvensional. Begitu juga dengan adanya kuota jumlah mitra pengemudi.

Pembatasan armada berarti mengurangi peluang bergabungnya mitra pengemudi yang baru. Padahal sesuai dengan karakternya sebagai layanan usaha dengan sumber daya berbagi (sharing economy), perusahaan aplikasi mengandalkan mitra yang memiliki kendaraan (pribadi) untuk bersama-sama mengembangkan usaha taksi.

Ketiga perusahaan aplikasi tersebut hadir seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, sebuah zaman ‘kekinian’ yang sulit untuk dibendung.

Dalam bidang transportasi, munculnya aplikasi daring bisa membuat layanan lebih cepat dan lebih mudah, serta syukur-syukur membuat biaya transportasi turun secara nyata dan berkesinambungan, bukan karena adanya subsidi.

Namun demikian, jauh sebelum berkembangnya perusahaan aplikasi, ekosistem transportasi di Tanah Air sudah dibangun oleh perusahaan transportasi yang mengembangkan model bisnis tersendiri.

Dalam usaha taksi, pada umumnya perusahaan itu mengeluarkan investasi yang besar untuk membeli armada, kemudian mencari pengemudi dengan sistem kerjasama berbasis komisi. Struktur investasi dan biaya operasionalnya jelas berbeda dengan perusahaan aplikasi pemesanan taksi online.

Gerak usaha perusahaan lama ini juga dibatasi oleh peraturan pemerintah. Ketentuan mengenai asesoris mobil, batas usia kendaraan, kewajiban kendaraan untuk melakukan KIR, harus menggunakan plat nomor kuning, aturan tarif dan jumlah armada yang dikendalikan, menjadi hal yang biasa dihadapi perusahaan ini.

Di lapangan, perbedaan model bisnis yang berujung pada besaran tarif ini menimbulkan gesekan antara pengelola taksi konvensional dan taksi online.

Untuk mengantisipasi terulangnya gejolak sosial di kalangan pengemudi, tidak ada salahnya bila pengelola perusahaan aplikasi pemesanan taksi kembali berdiskusi dengan pemerintah.

Dengan prasangka baik, tentu ketentuan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan bukan untuk berpihak pada salah satu perusahaan.

Tujuan adanya ketentuan tersebut supaya tercipta kesamaan peluang berusaha, dimana perusahaan yang ada tetap eksis dan yang baru terus berkembang.

Adanya peraturan merupakan perwujudan tugas negara dalam menjaga iklim usaha yang kondusif, menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, sekaligus memberi jaminan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi umum.

Oleh karena itu, masih ada waktu hingga 1 April—mulai berlaku nya Permenhub No.32/2016— bagi perusahaan aplikasi pemesanan taksi untuk kembali berdialog dengan Kementerian Perhubungan.

Permintaan agar ketentuan di atas ditunda, tanpa adanya dialog, hanyalah upaya untuk menundanunda persoalan. Dengan dialog itu lah diharapkan tercapai kesepakatan yang diterima semua pihak, sehingga perusahaan taksi online bisa diterima hingga ke akar rumput.

Sumber : Bisnis Indonesia (21/3/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya