Tukar Guling

Oleh: Sepudin Zuhri 21 Maret 2017 | 06:40 WIB
Sepudin/Bisnis

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada 2015 menjadi yang terburuk sejak 1997. Musim kemarau panjang atau El Nino pada 2015 menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan pada masa itu diperkirakan telah menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun. Bahkan tidak sedikit nyawa hilang terutama anak-anak dan manusia lanjut usia yang terpapar zat-zat kimia berbahaya dari kabut asap.

Kabut asap dapat membahayakan pertumbuhan dan fungsi paru-paru pada anak-anak. Banyak pelajaran atas kejadian bencana kabut asap pada 2015.

Beruntung pada 2016, terjadi musim hujan panjang (La Nina) sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat mereda. Namun, pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan sudah saatnya untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi atau menghilangkan seluruhnya bencana kebakaran hutan dan lahan.

Sebenarnya pemerintah telah mengatur pengelolaan gambut melalui PP No. 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Poin paling krusial dalam beleid itu antara lain ketentuan tinggi air dari permukaan gambut maksimal 0,4 meter. Ketentuan tinggi muka air tanah itu yang diprotes oleh pelaku usaha baik perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri karena tanaman tidak dapat hidup dengan air yang menggenang tersebut.

Akhirnya pemerintah merevisi PP No. 71/2014 menjadi PP 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Revisi itu semakin mempertegas tanggung jawab pemerintah untuk memperbaiki gambut jika dalam kondisi rusak. Ketentuan tinggi muka air maksimal 0,4 m dari permukaan gambut tetap dipertahankan dalam revisi beleid tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan, bahwa revisi PP 57 sebagai bentuk penguatan terhadap upaya pemulihan ekosistem gambut dan kriteria kawasan fungsi lindung maupun budi daya yang selama ini rusak.

Ketentuan lain dalam PP 57 adalah penetapan 30% fungsi lindung dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut (KHG). Dengan mengambil skema KHG, konsesi bergambut untuk fungsi lindung minimal 30%. Bahkan, KLHK mengestimasi persentase fungsi lindung bisa lebih luas.

Berdasarkan penelusuran KLHK, ada sekitar 101 perusahaan HTI di lahan gambut, rata-rata 40% konsesi berfungsi lindung. Melalui PP 57, pemegang konsesi harus menyisihkan arealnya lebih luas lagi untuk kawasan gambut fungsi lindung.

Ketentuan baru dalam PP 57 itu jelas lebih pro lingkungan. Pemerintah sepertinya tidak ingin mengulang kejadian kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Di sisi lain, PP 57 itu berdampak negatif bagi pelaku usaha karena luas arealnya otomatis akan berkurang drastis. Untuk mengatasi konsesi milik pelaku usaha yang bakal berkurang tersebut, pemerintah menawarkan skema tukar guling lahan (land swap).

KLHK saat ini masih menyusun Peraturan Menteri LHK untuk mengatur mekanisme tukar guling lahan. Skema tukar guling ditawarkan untuk perusahaan yang zona lindung konsesinya minimal 40% dari total konsesi yang dimilikinya. Pemerintah menyediakan lahan mineral atau gambut fungsi budi daya untuk media tanam pengganti.

Persoalannya justru pada ketersediaan lahan pengganti. Apakah ada lahan dalam hamparan luas yang bisa dijadikan pengganti konsesi yang dimasukkan dalam gambut fungsi lindung. Jadi, skema tukar guling pun bakal menjadi persoalan baru karena belum siapnya lahan pengganti.

Skema tukar guling ini justru dikhawatirkan menjadi alat bagi pemegang konsesi untuk tidak langsung menyisihkan arealnya sebagai fungsi lindung. Bahkan, ketentuan tukar guling lahan ini dikhawatirkan hanya menjadi akal-akalan untuk menambah luas konsesi budi daya perusahaan.

Jika tetap dilaksanakan, skema tukar guling seharusnya diterapkan secara bertahap. Selain itu, skema itu diprioritaskan untuk konsesi skala kecil dan menengah, bukan perusahaan raksasa yang telah memiliki konsesi ratusan ribu hektare.

Sumber : Bisnis Indonesia (21/3/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya