Saksi DJP Terkesan Lindungi Atasan

Oleh: MG Noviarizal Fernandez 21 Maret 2017 | 11:36 WIB

JAKARTA — Saksi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dihadirkan dalam sidang dugaan pemberian gratifikasi terhadap pejabat pajak, dinilai terlalu melindungi atasannya.

Dalam persidangan Senin (20/3), penuntut umum menghadirkan tiga saksi yakni Handang Sukarno, penerima gratifikasi sekaligus Kasubdit Bukti Permulaan Pemeriksaan Pajak Ditjen Pajak sebagai saksi. Turut diperiksa sebagai saksi dua orang petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni Yustinus Silistiyo dan Andreas Setiawan alias Gondes yang merupakan ajudan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Dalam persidangan itu, Handang mengatakan dirinya dijanjikan komisi 10% dari pokok tagihan pajak yang sebesar Rp52 miliar oleh terdakwa Ramapanicker Rajamohan Nair.

Selain itu, terdakwa menjanjikan uang tambahan Rp1 miliar untuk pembebasan sanksi denda sehingga totalnya akan mendapatkan Rp6 miliar. Komisi itu diberikan jika dia bisa membantu pembatalan surat tagihan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia, sehingga perusahaan itu bisa mengikuti amnesti pajak.

Dia melanjutkan, semula uang tersebut akan diberikan di Surabaya, Jawa Timur  pada Jumat 18 November 2017, namun karena masih bertugas di Bandung, dia mengontak Yustinus Sulistiyo, rekannya di DJP untuk mengambil uang tersebut.

Karena tidak sedang berada di Jakarta serta takut membawa uang sebanyak dua koper melalui penerbangan, Yustinus meminta tolong Hamim, kenalannya di Surabaya untuk mengantarkan uang tersebut meski akhirnya rencana tersebut batal.

Dalam rekaman percakapan antara Yustinus dan Handang, terungkap fakta penggunaan kode-kode tertentu seperti rencana A dan rencana B. Yang dimaksud dengan rencana A adalah membawa uang melalui pesawat terbang dan rencana B adalah melalui jalur darat. Selain itu ada juga kode 2 meter yang merujuk pada jumlah yang yang akan dibawa.

“Akhirnya baru bisa terealisasi pada Senin 21 November 2016 saat saya ke Spring Hills Kemayoran di kediaman terdakwa,” tutur Handang dalam persidangan.

Dia mengungkapkan, rencananya pemberian uang itu dilakukan secara bertahap di mana pada tahap pertama, sebelum dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dia memperoleh yang dalam bentuk mata uang dolar AS.

Dia mengaku uang sebanyak Rp6 miliar itu akan digunakan untuk keperluan pribadi.

Namun, setelah dicecar, jawaban dari Handang tidak konsisten. Dia mengatakan uang itu akan dia gunakan untuk membantu Andreas Setiawan karena sebelumnya pernah diminta bantuan oleh ajudan Dirjen Pajak itu.

Sisa uang tersebut, lanjutnya digunakan untuk menyosialisasikan program tax amnesty, menggelar seminar dan juga akan dipakai untuk melancarkan persiapan menghadapi sidang judicial review UU amensti pajak di Mahkamah Konstitusi (MK).

Saksi lainnya, Andreas Setiawan alias Gondes mengaku dia memang membutuhkan uang untuk membiayai pengobatan orangtuanya sebesar Rp50 juta. Akan tetapi, dalam komunikasi dengan Handang melalui pesan whatsapp, mereka menggunakan beberapa kode seperti paketan, undangan dan srt atau surat.

Ketika dicecar oleh jaksa, Andreas mengaku dia hanya mengatakan kode-kode tersebut secara serampangan tanpa memiliki maksud tertentu sehingga diingatkan oleh penuntut umum bahwa atas perintah hakim, mereka bisa dipidanakan dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu atau tidak sebenarnya.

Anggota Tim Penuntut Umum, Muhammad Asri Irwan mengatakan pihaknya yakin majelis hakim akan menilai bahwa para saksi memberikan keterangan yang berubah-ubah atau tidak konsisten.

Menurutnya, tidak logis jika hanya meminjam uang, mereka berkomunikasi dengan kode-kode tertentu sehingga pihaknya menilai pemberian keternangan yang tidak logis itu dilakukan untuk menutupi struktur di atas para saksi tersebut. 

Sumber : Bisnis Indonesia (21/3/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya