Memaafkan Tanpa Melupakan

Oleh: Edi Suwiknyo 04 April 2017 | 10:03 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membaca dokumen di ruang kerjanya, di Jakarta, Kamis (12/1/2017)./Bloomberg-Dimas Adrian

Door Duisternis Tot Licht atau Habis Gelap Terbitlah Terang, judul buku yang memuat kumpulan surat R.A Kartini tampaknya menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bagi sejumlah orang termasuk Menteri Keuangan, kalimat itu bukanlah kumpulan kata tanpa makna. Kalimat itu sarat dengan unsur reflektif, tentang harapan membentuk era baru perpajakan setelah pengampunan pajak.

“Selesai tax amnesty, kegelapan [yang] rentan hubungan perpajakan diharapkan berakhir dan besok terbitlah terang. Ini suatu simbol Ditjen Pajak akan hijrah ke masa yang terang,” ucap Sri Mulyani seiring dengan berakhirnya implementasi pengampunan pajak.

Pengampunan pajak atau istilah tax amnesty memang sarana rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak. Dosa-dosa WP yang sebelumnya tak patuh diampuni melalui implementasi kebijakan tersebut.

Tujuannya, setelah semuanya diampuni, WP bakal patuh dan transparan, tidak ada yang ditutuptutupi seperti makna kata ‘terang’ dalam kalimat yang diungkapkan Sri Mulyani tadi. Menkeu juga sempat meng unggah tulisan tangannya ke media sosial.

Dalam tulisan tangan yang ditulis rapi di atas kertas berwarna cokelat itu, Menkeu ingin menunjukkan angan-angannya membentuk Otoritas Pajak yang ideal.

Bagi dia, pengampunan pajak merupakan ikhtiar untuk mereformasi perpajakan. Proses tersebut mencakup perbaikan aturan, perbaikan organisasi, proses bisnis, hingga perbaikan basis data dan informasi perpajakan.

Pernyataan itu tentu punya tendensi tersendiri, salah satunya soal perbaikan organisasi yang tahun lalu sempat banyak mendapat sorotan publik.

Bukan soal pengampunan pajak yang digadang-gadang bisa menyelamatkan penerimaan pajak. Namun lembaga itu disorot lantaran dua kasus korupsi yang menjerat pejabat dan pegawainya.

Kasus pertama yakni kasus pemerasan penanganan restitusi pajak PT EDMI yang melibatkan tiga orang pegawai pajak. Kedua, suap pengurusan perkara PT Eka Prima Ekspor Indonesia (EKP) yang menjerat Kasubdit Bukti Permulaan Ditgakkum Ditjen Pajak, Handang Soekarno.

Dari dua kasus itu, perkara suap PT EKP paling banyak diperbincangkan. Pasalnya, nama-nama mentereng di tubuh Otoritas Pajak ikut disebut-sebut juga dalam kasus tersebut. Kasus itu pula yang membuat Menkeu Sri Mulyani kala itu berang, sehingga menyebut sosok pejabat pajak yang terlibat sebagai pengkhianat.

Setelah peristiwa itu, pemerintah pun kemudian mencanangkan percepatan reformasi perpajakan. Sebagai bentuk reformasi, belakangan ini pemerintah telah melarang fiskus bertemu dengan WP di luar kantor.

Semua proses penyelesaian terkait dengan perpajakan harus dilakukan di dalam kantor. Meminjam istilah Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, petugas tak boleh ‘ngopi’ dengan WP di luar, bila perlu cukup memanfaatkan website Ditjen Pajak saja.

Selain itu, poin reformasi perpajakan lainnya adalah soal keterbukaan data dan informasi pajak. Ada banyak cerita soal keterbukaan informasi sebelum implementasi pengampunan pajak.

SURGA PAJAK

Barangkali yang cukup menarik adalah laporan dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tahun lalu. Laporan yang dikenal sebagai Panama Papers itu mengungkap skandal perpajakan yang melibatkan sejumlah pejabat, pengusaha, dan pesohor tanah air yang menyimpan uangnya di negara suaka pajak atau tax haven.

Jika merujuk pernyataan PPATK, ada banyak alasan orang menaruh uangnya di negeri-negeri surga pajak misalnya bisnis hingga terkait dengan praktik penghindaran pajak dan pidana perpajakan lainnya. Khusus pidana perpajakan, lembaga intelijen keuangan tersebut telah memberikan informasi kepada Otoritas Pajak supaya segera diproses.

Setidaknya, sampai akhir tahun lalu mereka telah melacak 3.100–an rekening WP penunggak pajak. Dari jumlah tersebut, data 2.961 WP telah diserahkan ke Otoritas Pajak dengan total estimasi pajak terutang sebanyak Rp25,9 triliun.

Proses menuju transparansi informasi dan keterbukaan data WP makin mudah, jika Automatic Exchange of Information (AEoI) direalisasikan. Artinya, jika pemerintah mengestimasi ada 3.250 triliun dana WNI terparkir di luar negeri dan yang baru dideklarasikan Rp1.032 triliun, mereka bisa melacak harta WNI di luar negeri dengan implementasi AEoI.

Meski demikian, sejumlah langkah reformasi itu belum sempurna, jika perbaikan atau revisi regulasi perpajakan tak segera dilakukan. Pasalnya, roh dari reformasi perpajakan adalah perubahan regulasi perpajakan misalnya revisi Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Proses perbaikan regulasi tersebut perlu dilakukan, untuk menambal berbagai kelemahan yang terdapat di dalam regulasi perpajakan saat ini. Paling tidak ada tiga isu utama dalam revisi tersebut yakni penguatan institusi perpajakan, kewenangan aparat pajak, serta proses keberatan dan banding.

Jika itu terealisasi, proses reformasi bisa berjalan mulus. Paling tidak langkah pembaruan regulasi tersebut bisa menambal kebocoran dan menggenjot pencapaian target penerimaan pajak pada masa depan. Cerita soal dosa-dosa perpajakan bakal menjadi masa lalu.

Meski demikian, dosa perpajakan boleh ber lalu, pengampunan pajak bisa saja tak terulang dengan segala capaian yang masih banyak koreksi. Namun pemerintah tetap harus menerapkan prinsip vergeven niet vergeten atau memaafkan tanpa harus melupakan.

Sumber : Bisnis Indonesia (4/4/2017)

Editor: Gita Arwana Cakti

Berita Terkini Lainnya