Bappenas: Kaltara Bisa Ekspor Listrik

Oleh: Arys Aditya 05 April 2017 | 20:44 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) menyerahkan Buku Public Private Patnerships Infrastructure Projects Plan in Indonesia 2017 kepada Menteri BUMN Rini Soemarno pada financial close untuk pembiayaan proyek investasi non anggaran pemerintah (PINA) di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/2)./Antara-Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai Kalimantan Utara berpotensi mengekspor listrik dalam beberapa tahun ke depan.

Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan, kekayaan sumber daya alam provinsi termuda tersebut sangat besar. Untuk merealisasikan keinginan itu, tuturnya, Kaltara perlu mengubah paradigma menjadi daerah berbasis manufaktur dari berbasis bahan mentah.

“Kalau provinsi tetangga Kalimantan Utara masih impor listrik dari negara tetangga, tapi saya yakin dalam beberapa tahun ke depan Kalimantan Utara mampu mengekspor listrik,“ ujar Bambang saat menyampaikan arahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 melalui keterangan tertulis, Rabu (5/4/2017).

Tidak kalah pentingnya juga, kata Bambang, sebagai provinsi baru, pemerintah provinsi Kalimantan Utara harus mendorong terjadinya lompatan pembangunan. Strategi lompatan pembangunan, lanjutnya, bisa dicapai melalui penyediaan konektivitas dan Kawasan Ekonomi Khusus.

Selanjutnya, Bambang menyebutkan pemerintah daerah berinisiatif membuat kebijakan proinvestasi, menyederhanakan regulasi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh investor.

PROGRAM PRIORITAS

Dalam kesempatan itu, Bambang mengemukakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 akan memperhatikan beberapa hal. Pertama, penguatan perencanaan dan penganggaran serta koordinasi antar kementerian/lembaga dan pusat-daerah.

Kedua, penguatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. Ketiga, perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan.

Keempat, perkuatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja K/L dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Khusus untuk Kaltara, Kepala Bappenas menyatakan ada sejumlah proyek prioritas nasional, yaitu preservasi dan pelebaran jalan BTS Bulungan - Tanjung Selor dan preservasi rehabilitasi dalam kota Tanjung Selor.

Selain itu, pembangunan jalan mendukung Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, pembangunan Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi untuk mendukung konektivitas, dukungan transportasi pembangunan daerah tertinggal dan dukungan infrastruktur sumber daya air terhadap kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Untuk mendukung prioritas nasional, Bappenas juga menyatakan pembahasan Musrenbang Provinsi perlu menggunakan pendekatan money follows programme yang berarti fokus anggaran hanya diperuntukkan pada program-program prioritas.

Editor: Martin Sihombing

Berita Terkini Lainnya