Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kaltara Bersiap Akomodir Transportasi Online

Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menata kesiapan untuk mengakomodir kehadiran angkutan transportasi online sesuai dengan kewenangannya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saling berpegangan tangan usai menggelar rapat membahas penyelesaian sistem aturan transportasi online dan konvensional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3)./Antara-Risky Andrianto
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kiri), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saling berpegangan tangan usai menggelar rapat membahas penyelesaian sistem aturan transportasi online dan konvensional di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/3)./Antara-Risky Andrianto

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menata kesiapan untuk mengakomodir kehadiran angkutan transportasi online sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal ini, Dishub Kaltara akan melakukan kajian tarif batas atas dan batas bawah, menentukan jumlah kendaraan, memastikan kesiapan uji kelaikan kendaraan di tingkat kota dan kabupaten, menyiapkan sanksi bagi pelanggar peraturan, serta menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian.

"Transportasi online terus berkembang karena menawarkan beberapa kelebihan dibanding angkutan umum konvensional. Lebih terpercaya, lebih praktis, tarif murah, dan pasti," jelas Kadishub Kaltara Taupan Madjid dalam pernyataan resminya, Senin (10/4/2017).

Meskipun demikian, angkutan transportasi online juga memiliki keterbatasan, yakni bergantung dengan kestabilan jaringan telekomunikasi, bebasnya peredaran data penumpang dan pengemudi, serta lokasi tujuan yang tak bisa diubah.

Taupan mengatakan dengan banyaknya kelebihan yang ditawarkan angkutan transportasi online akhirnya membuat pengguna jasa perlahan meninggalkan angkutan umum konvensional.

Tak jarang muncul perselisihan dan perseteruan antara pengemudi angkutan umum dan pengemudi angkutan online. Sebisa mungkin, lanjut Taupan, pihaknya akan menghindari hal-hal yang memungkinkan terjadinya keributan.

"Itu yang kami hindari, jangan sampai ada demo yang meresahkan masyarakat. Aktifitas transportasi online sudah diatur dalam peraturan menteri, semuanya ada aturan mainnya, mulai dari jenis kendaraan, besar mesin, aksed digital dasbor, dan lain-lain," turup Taupan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nadya Kurnia
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper