Bisnis.com, PONTIANAK - Pemprov Kalimantan Barat sedang mengusulkan mekanisme kepastian bagi daerah supaya ke depan memperoleh dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat melalui ekspor minyak mentah minyak kelapa sawit menyusul sudah dikirimnya komoditas tersebut dari Pintu Lintas Batas Negara Badau.
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sandjaya mengatakan, sudah mengajukan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait usulan tersebut saat pertemuan dengan kementerian di Kota Semarang, baru-baru ini.
"Hal ini sudah saya diskusikan dengan Menperindag di Semarang, bahwa kita ingin agar Kalbar menerima DBH dari ekspor CPO (crude palm oil) yang sudah dikirim melalui PLBN Badau-Kapuas Hulu," kata dia kepada Bisnis.com, Selasa (11/7/2017).
Dari diskusi itu, menurutnya, ada lampu hijau dari kementerian supaya dibikin badan otoritas khusus perbatasan yang mencakup pula pencatatan perdagangan ekspor impor melalui PLBN resmi.
Sebagaimana diketahui, Kalbar kini memiliki PLBN resmi yakni PLBN Badau Kabupaten Kapuas Hulu, PLBN Aruk Sanggau dan PLBN Entikong Kabupaten Sanggau. Ketiga PLBN tersebut sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi.
Dia menyatakan, dari diskusi dengan kementerian memang belum ada perkembangan terbaru hingga saat ini yang menyatakan kepastian kapan Kalbar bisa mencatat di Badan Pusat Statistik dan menerima DBH dari tata niaga komoditas tersebut.
"Pemprov sih ingin secepatnya, dan ekspor CPO bisa segera tercatat dan kami desak terus. Kami terus memperjuangkan ini," ucapnya.
Terpisah, Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalbar Idwar Hanis mengatakan, mayoritas belum seluruh CPO dari Kalbar dikirim ke luar negeri karena masih melalui provinsi lain.
"Kalbar memang penghasil utama kelapa sawit tetapi kan lebih banyak kirim ke luar negeri dari pelabuhan lain tidak dari Kalbar. Kita ingin ekspor sebenarnya, tapi masih antar pulau sementara," ucapnya.
Potensi Kalbar untuk ekspor sesungguhnya, menurut dia, cukup besar karena setahun Kalbar menghasilkan 2 ton CPO per Hektare (ha) per tahun.
Belum lama ini, Direktur Perimbangan Daerah Kementerian Keuangan Rujiko mengatakan, DBH bisa bertambah jika Kalbar bisa meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya.
"DBH yang kami alokasikan bersumber dari pajak, semakin tinggi penerimaan pajak semakin tinggi DBH daerah."
Dia mengatakan, pada 2017 Kalbar menerima DBH sebesar Rp814 miliar atau meningkat Rp58 miliar dari penerimaan tahun sebelumnya yang mencapai Rp756 miliar. Menurutnya, sisa DBH yang belum dibayarkan untuk Kalbar akan diberikan setelah APBN-Perubahan 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
