Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutaean menyatakan PT PLN (Persero) harus lebih terbuka terkait penurunan laba bersih 2016.
"PLN harus lebih terbuka. Tidak bisa PLN menjadikan tax amnesty sebagai penyebab penurunan laba bersih. Karena hal ini sama artinya PLN sedang beropini bahwa tax amnesty bermasalah, yakni dengan menjadikan beban bagi perusahaan lokal, baik BUMN maupun swasta," katanya.
Menurut dia, aset PLN mengalami peningkatan setelah revaluasi aset, namun peningkatan tersebut, seharusnya juga menaikkan pendapatan dan keuntungan.
"Lagi pula, seberapa besar sih tax amnesty PLN? Apa sih aset-aset BUMN yang harus diikutkan sebagai tax amnesty? Karena tentu PLN selama ini sudah melaporkan semua asetnya dengan benar," ujarnya.
Ferdinand menyatakan, laba bersih PLN seharusnya memang tidak menurun, sebab, dilihat dari sisi penjualan, saat ini PLN juga menunjukkan peningkatan.
Selain itu, karena pada saat bersamaan, subsidi bagi pelanggan juga sudah mulai dikurangi secara bertahap.
Dalam konteks itulah, dia menduga, penyebab utama penurunan laba bersih PLN yang sangat signifikan tersebut, karena terpakai untuk proyek 35 ribu MW. Sebab untuk mengerjakan proyek tersebut, mau tidak mau PLN harus mengeluarkan dana terlebih dahulu. "Tergerusnya keuntungan PLN bagi megaproyek tersebut, memang sangat realistis. Sebab beban proyek 35 ribu MW memang sangat tinggi," katanya.
Itulah sebabnya, Ferdinand juga minta agar PLN berkonsentrasi saja pada proyek 35 ribu MW, karena untuk membangun jaringan transmisi dan distribusi pada proyek tersebut, misalnya, PLN membutuhkan dana Rp300 triliun.
Itu pula sebabnya, Ferdinand mempertanyakan pengajuan konsesi yang dilakukan PLN, terkait pengembangan 14 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yang memiliki total cadangan panas bumi kurang lebih 1.100 MW.
"Sangat aneh jika PLN meminta konsesi panas bumi. Sebab, selain pengembangan infrastrukturnya mahal, listrik yang dihasilkan pun harus dijual murah. Bahkan, yang dulu sudah adapun mereka tinggalkan,” katanya.
Menurut dia, jika PLN memaksakan meminta konsesi panas bumi, justru akan menambah beban keuangan perusahaan. Dan jika itu terjadi, maka proyek Presiden Jokowi tersebut, akan terancam gagal.
Terkait alasan penurunan laba bersih, sebelumnya disampaikan Direktur Perencanaan PT PLN Nicke Widyawati, bahwa penyebab penurunan laba bersih, karena PLN berusaha terus memberikan tarif yang kompetitif bagi masyarakat dan dunia usaha.
Selain itu, PLN juga mengikuti tax amnesty untuk mendukung program pemerintah, sehingga beban pajak tahun 2016 meningkat cukup signifikan.
Selama 2016, PLN laba bersih PLN turun 32,6 persen dibandingkan 2015 yakni hanya Rp10,5 triliun dari sebelumnya Rp15,6 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
