Bisnis.com, JAKARTA--Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan kerja sama dengan TNI untuk meningkatkan pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu, dan kawasan transmigrasi.
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Salah satu bentuk kerja sama ialah melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI yang tersebar di seluruh Indonesia untuk ikut mengawasi, membina, dan menyosialisasikan kebijakan dana desa ke desa-desa.
Menteri Eko mengatakan Babinsa TNI diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam mengimplementasikan empat program prioritas.
Keempatnya adalah produk unggulan desa atau kawasan perdesaan (Prudes/ Prukades), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), embung desa, dan sarana olahraga desa (Raga Desa)
"Desa-desa banyak lahan kering. TNI bisa bantu dalam hal teknis, misalnya membangun embung, membuka lahan pertanian dan perikanan, dan lainnya. TNI sudah membuktikan keberhasilannya dengan Kementan dengan membuka lahan-lahan baru,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (12/04/2017).
Selain bantuan teknis, Eko menuturkan para Babinsa TNI juga dapat mengingatkan para kepala desa agar transparan dalam penggunaaan dana desa. Transparansi dibutuhkan untuk menghindari adanya fitnah kepada aparatur desa.
Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan lingkup kerja Kemendes PDTT berkaitan erat dengan TNI karena sama-sama membangun desa. Kehadiran Babinsa di setiap daerah dapat mendukung keseriusan pemerintah dalam membangun desa.
"Kita perkuat kerja sama dengan Kemendes PDTT. Kami minta Babinsa untuk ditatar nanti, sehingga dana yang disalurkan ini bisa untuk perkembangan ekonomi di desa. Tentu tiap desa punya karakteristik tersendiri, nanti menyesuaikan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
