Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pelaku usaha properti mendukung program kerja perumahan rakyat yang akan dilakukan pasangan Cagub-Cawagub DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga Uno, karena dinilai memberi perhatian serius pada sektor perumahan dan permukiman di Ibukota.
Beberapa program yang ditawarkan pasangan ini adalah uang muka (Down Payment/DP) nol persen, mengaktifkan kembali program kampung deret, dan menginisiasi pendirian Bank Tanah.
Pelaku usaha properti, Alwi Bagir Mulachela, mengatakan program pembiayaan DP nol persen sebenarnya satu terobosan inovatif dari calon kepala daerah yang peduli dan berpihak kepada rakyat berpenghasilan rendah, sehingga perlu didukung.
Meski ramai menjadi perdebatan publik, namun dia menilai program DP nol persen mungkin dilakukan. Program seperti ini, katanya, lumrah dilakukan pada bisnis properti swasta yang membangun rumah komersial.
Apalagi untuk rumah subsidi, tentunya sangat mungkin dilakukan asal ada keberpihakan kepada rakyat. Sekarang saja, ujar Alwi, uang muka rumah subsidi dari pemerintah sudah 1%, sehingga tidak sulit kalau dijadikan nol persen.
“Rumus yang paling mudah, harga rumah ditambahkan inflasi terus dibagi lama cicilan 10 tahun, selesai enggak perlu DP. Pemerintah tidak bisa berpikir komersil terus, tapi tunjukkan keberpihakan kepada rakyat. Ini tinggal persoalan mau atau tidak, itu saja. Kalau mau, pasti jalan, kata Alwi pada acara "Sarasehan Pemangku Kepentingan Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta" di Menteng, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari siaran persnya
Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Endang Kawidjaja mengungkapkan dengan uang muka rumah subsidi yang sudah 1%, sangat mudah untuk dijadikan nol persen.
"Kami sudah hitung-hitung secara matematika program nol persen ini bukan hal mustahil, dan perangkatnya juga sudah jelas," papar dia.
Menurutnya, selain subsidi dari pemerintah, perangkat lain yang sudah siap adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dimana badan tersebut memiliki program pinjaman uang muka dengan bunga hanya 3% berlaku flat. Maksimum pinjaman untuk DP ini bisa mencapai Rp 50 juta. Ditambahkan Endang, BPJS tidak minta agunan apapun, kecuali syarat keanggotaan.
DP nol persen bisa diterapkan untuk pola sewa-beli terutama untuk rumah susun.
Endang mengungkapkan, Apersi sudah mengusulkan kepada pemerintah agar pola ini bisa direalisasikan secepatnya, sehingga meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk menjangkau kepemilikan rumah. Lewat pola ini, masyarakat berpenghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan dapat langsung menghuni unit dan membayar sewa bulanan selama dua tahun yang dinilai sebagai uang muka. Ditambah biaya-biaya awal dan bunga kepada pemberi talangan.
Dewan Pakar Anies-Sandi, Adhamaski Pangeran mengatakan masukan dan saran dari pelaku usaha, pengamat, aktivis serta penggiat di bidang perumahan dan permukiman sangat dibutuhkan untuk memperkuat komitmen pasangan Anies-Sandi terhadap program rumah rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
