Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kalangan mendesak pemerintah agar bersikap tegas dengan membubarkan atau mengusir lembaga swadaya masyarakat atau LSM (non government organization/NGO) yang bekerja untuk kepentingan asing.
Hal itu karena dalam praktiknya mereka dinilai merongrong kedaulatan negara dan mengganggu ekonomi Indonesia.
"Kalau mereka menyinggung atau merongrong kedaulatan ekonomi kita ya sebaiknya diusir saja. Kita ini negara yang berdaulat, jadi tak bisa dikendalikan oleh bangsa asing,” ujar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo.
Edhy mengingatkan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar bersikap tegas terhadap LSM berkedok lingkungan dan advokasi sosial yang sepak terjangnya mengganggu perekonomian Indonesia.
"Janganlah mengganggu ekonomi Indonesia. Keberadaan pengusaha ini sangat penting untuk pembangunan. Mereka mendatangkan devisa, menyerap tenaga kerja,” katanya.
Menurut Edhy, dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan keberadaan LSM, tetapi yang memberikan kritik ataupun saran yang sifatnya membangun untuk kemajuan bangsa, bukan yang sepak terjangnya merongrong kedaulatan negara atau merugikan kepentingan perekonomian nasional.
Edhy juga menyinggung tentang janji LSM yang bisa mencairkan dana 1 miliar dolar AS dari Norwegia. Dana tersebut sebagai kompensasi moratorium pemberian izin pembukaan hutan dan lahan gambut sebagaimana termaktub dalam Letter of Intent (LoI) yang diteken Pemerintah Indonesia dengan Norwegia pada Mei 2010.
"Mereka katanya bisa bantu cairkan dana 1 miliar dolar AS dari Norwegia itu, buktinya mana? Sampai sekarang sudah berapa yang dicairkan?,” kata Edhy.
Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menyatakan LSM yang menjadi kepanjangan tangan asing, bertentangan dengan ideologi negara yang namanya Pancasila sehingga, pemerintah harus tegas.
Menurut dia, LSM tersebut berkedok lingkungan maupun advokasi sosial. Padahal LSM tersebut kepanjangan tangan Barat yang tujuannya menghancurkan potensi ekonomi Indonesia.
"Mereka ini kan biasanya para pengangguran intelek. Mereka dibayar asing untuk mengobok-obok bangsa dan negaranya sendiri. Mereka disuruh untuk hancurkan bangsanya sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Firman mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dengan cara membubarkan dan mengusir LSM yang bekerja untuk kepentingan asing tersebut.
Apalagi LSM tersebut ditengarai tidak berazaskan Pancasila sehingga melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Dia mendesak pemerintah untuk menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan terhadap organisasi-organisasi perwakilan asing yang memang tujuannya untuk menghancurkan ekonomi nasional.
Ketua Umum Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Tolen Ketaren mengaatakan selama ini para petani sawit sangat resah dengan keberadaan LSM berkedok lingkungan dan advokasi sosial tersebut. LSM tersebut biasanya meributkan penanaman sawit di lahan gambut.
Selain itu, LSM tersebut juga berkamuflase dan mengatasnamakan petani sawit. Padahal, kata Tolen, mereka itu bukan petani sungguhan. Mereka bersuara seakan-akan petani sawit, tetapi sesungguhnya justru menghancurkan sawit.
"Mereka itu dibayar Eropa untuk menghancurkan sawit. Karena bunga matahari yang ditanam di Eropa itu produktivitasnya kalah bersaing dengan sawit," kata Tolen yang mengaku memiliki anggota sebanyak 38.000 petani sawit mandiri tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
