Bisnis.com, JAKARTA--Setiap Kementerian dan institusi pemerintahan perlu mendorong pemberian informasi yang benar dan berimbang terkait sawit kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk mendorong sawit sebagai basis industri rakyat dan penopang ekonomi Indonesia.
“Masalah terbesar dari persoalan sawit adalah Presiden Jokowi terlalu banyak mendapatkan informasi yang bohong dan keliru. Selalu ada pihak-pihak yang melencengkan peran sawit, termasuk dari kalangan dekat Presiden,” kata Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo di Jakarta, dikutip Antara (15/5).
Menurut Firman, banyaknya tudingan miring terkait sawit, mulai dari isu lingkungan hingga kesehatan telah sebenarnya telah dijawab dengan banyak penjelasan ilmiah dari para pakar dan peneliti hebat di Indonesia.
“Hanya saja, kemungkinan besar pendapat para pakar itu, tidak sampai ke tangan Presiden atau memang sengaja tidak disampaikan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu,” kata Firman.
Firman menyayangkan, banyaknya penyimpangan informasi dan pembiaran kampanye hitam mengakibatkan persoalan serius di bangsa ini. Bahkan, cara pikir mahasiswa Indonesia yang bersekolah di luar negeri pun didominasi pemikiran LSM anti kemapanan. “Ketika ke Rusia, seorang mahasiswa bertanya kepada saya, apa urgensinya UU per kelapa sawitan. Padahal, dia berasal dari Kalimantan yang merupakan provinsi penghasil sawit. “
Hal itu, kata Firman, akibat terlalu banyak pemikiran negara Barat yang dibiarkan sehingga seperti menjadi satu pembenaran dan merasuki akal sehat bangsa ini. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari bahwa kesejahteraan yang terjadi di Indonesia, salah satunya karena peran sawit.
Firman mengharapkan, perlawanan terhadap resolusi Parlemen Eropa diharapkan bisa menjadi awal kebangkitan bagi industri sawit nasional. “Ketika Indonesia dilecehkan dengan pernyataan yang merendahkan martabat bangsa, rasa nasionaliesme mulai bangkit dan semua pihak sepakat untuk melawan,” kata Firman.
Pernyataan senada dikemukakan Guru Besar IPB Supiandi belum lama ini. Menurut dia, maraknya kampanya hitam dan pembiaran mengakibatkan stigma sawit sebagai penyebab kebakaran, kerusakan gambut dan persoalan lingkungan lain sudah melekat kuat di masyarakat. "Hanya saja, stigma sawit sebagai penyebab kebakaran gambut sudah meluas di masyarakat akibat kampanye anti-sawit oleh LSM asing," katanya.
Menurut Supiandi, terlalu banyak pernyataan terkait tata kelola lingkungan yang tidak berkorelasi dengan sawit dan semangatnya hanya untuk memojokkan industri sawit nasional dibiarkan bersliweran.
Berbagai pendapat itu, kata dia, sangat emosional, bertendensi negatif, serta tidak ilmiah sama sekali karena hanya pemahamannya hanya dari satu sisi.
Supiandi menyarankan, pemerintah perlu mengubah paradigma berpikir dan lebih banyak belajar dari institusi bergengsi global seperti Enviromental Protection Agency (EPA) dari Amerika Serikat dan Universitas Göttingen, Jerman.
EPA merupakan lembaga Pemerintah Amerika Serikat yang bertugas melestarikan lingkungan hidup dan kegiatan kerjanya mirip Kementerian Lingkungan Hidup di Indonesia.
“EPA justru melakukan kajian yang mendukung pengembangan sawit di Indonesia sebagai minyak nabati unggulan. Dukungan riset untuk pengembangan sawit nasional juga dilakukan Universitas Göttingen, Jerman,” kata Supiandi.
Karena itu, kata Supiandi, institusi perlu belajar dari banyak pihak untuk memperoleh masukan yang benar. “Berbahaya hanya sekedar menggalang kekuatan, namun tidak mau belajar dari akademisi yang paham persoalan gambut dan kelapa sawit,” kata Supiandi.
Bahkan, kata Supiandi, hingga hari ini, persoalan kebakaran gambut di Indonesia lebih disebabkan masalah sosial. “Tidak ada korelasi ilmiah antara kebakaran gambut dengan penanaman sawit,” kata dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
