REKLAMASI PANTAI LOSARI MAKASSAR : 95 Hektare Siap Konstruksi

Oleh: Amri Nur Rahmat 19 Mei 2017 | 02:00 WIB
Perahu suku Mandar yang biasa disebut Sandeq parkir di sepanjang Pantai Losari Makassar. Kunjungan wisatawan ke Makassar meningkat 18% selama September 2013/Bisnis-Paulus Tandi Bone

MAKASSAR— Boskalis International, kontraktor rekanan pengembang dan pemegang konsesi lahan reklamasi di pesisir selatan Makassar akan melaksanakan tahapan konstruksi fisik reklamasi di areal seluas 95 hektare.

Business Development Manager Ciputra Group Cipta Ciputra Harun mengatakan setelah mobilisasi dan instalasi peralatan pendukung diselesaikan, maka proses langsung dilanjutkan ke tahapan konstruksi fisik reklamasi dengan luasan areal mencapai 95 hektare.

Mobilisasi peralatan maupun kapal untuk keperluan pengerjaan fisik megaproyek reklamasi Losari Makassar dalam kerangka Center Point of Indonesia atau CPI segera memasuki tahapan perampungan.

Sejauh ini, kapal pendukung jenis pontoon sprayer yang nantinya bakal menyemburkan pasir hasil pengerukan ke lokasi reklamasi yang telah ditentukan dalam perencanaan desain CPI, telah berlabuh di perairan Losari Makassar.

Dia menjelaskan, instalasi pipa untuk menyalurkan material pasir reklamasi tengah berjalan dan jika telah selesai maka dilanjutkan dengan mobilisasi kapal keruk jenis Trailing Suction Hopper Dredger (THSD) Fairway dengan kapasitas mencapai 35.500 m3.

"Untuk THSD Fairway itu sendiri, dijadwalkan berlabuh di Makassar pada 8 Juni mendatang, posisinya sekarang sedang tambat di Singapura. Setelah itu tiba [di Makassar], kegiatan reklamasi tahap pertama efektif dimulai," paparnya kepada Bisnis, Kamis (18/5).

Cipta menguraikan, kapal THSD Fairway tersebut direncanakan berlabuh sekitar 3 kilometer dari pesisir pantai Losari atau lokasi CPI lantaran ukuran kapal yang sangat besar. Dalam operasional nanti, THSD maupun pontoon sprayer didukung oleh sederet peralatan sinker pipe, floating pipe, crane, excavator serta tenaga kerja dari pihak Boskalis International.

Selain itu, lanjutnya, terdapat beberapa kapal pendukung lainnya seperti dua unit kapal untuk keperluan survei areal proyek serta sejumlah kapal beragam berukuran yang difungsikan memasok kebutuhan logistik maupun pengawasan pengerjaan fisik CPI.

Adapun pengerjaan fisik reklamasi CPI dengan total luasan mencapai 157,23 hektare dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni tahap pertama seluas 95 hektare dengan investasi sebesar Rp3,5 triliun sedangkan sisanya dieksekusi kemudian setelah tahap awal rampung.

Di sisi lain, proyek reklamasi CPI tahap awal ini juga diklaim menggunakan teknologi anyar dari Boskalis International yang ramah lingkungan dan menekan tingkat kekeruhan air saat proses konstruksi lahan reklamasi dilakukan.

Associate Director Ciputra Group Sinyo Pelealu mengatakan jadwal pengerjaan fisik reklamasi CPI tahap pertama mengalami perubahan dari perencanaan awal 20 Mei 2017.

"Ada beberapa prosedur yg masih perlu dilakukan, antara lain mengumumkan rencana pekerjaan reklamasi ke Maklumat Pelayaran [Mapel] dan Berita Pelayaran Indonesia atau BPI," urainya.

Kendati demikian, perubahan jadwal tersebut diyakini tidak mempengaruhi estimasi penyelesaian reklamasi tahap pertama pada April 2018 mendatang sekaligus penyerahan 50 hektare lahan hasil reklamasi Pemprov Sulsel sesuai dengan kesepakatan awal dari mega proyek tersebut.

Selain itu, lanjut dia, secara simultan juga membangun pantai pasir putih di kawasan CPI yang nantinya diperuntukkan bagi publik sebagai destinasi baru sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab perseroan dalam proyek CPI berorientasi untuk kepentingan publik.

Dalam perkembangan lain, Sulawesi Selatan berupaya melakukan rehabilitasi 9.359 hektare lahan pesisir maupun pulau-pulau kecil di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulsel Sulkaf Latief mengatakan seluruh lahan tersebut telah berada dalam klasifikasi kritis sehingga membutuhkan upaya lebih ekstra untuk mengembalikan fungsi optimalnya bagi ekosistem maupun kehidupan masyarakat pesisir.

"Kami tentunya akan melibatkan aktif masyarakat agar peran mereka dalam pelestarian lahan pesisir bisa lebih besar. Sosialisasi juga akan diintensifkan di samping langkah fisik untuk rehabilitasi pesisir," ucapnya, Kamis (18/5).

Menurutnya, kerusakan pada lahan pesisir itu selain dipicu oleh faktor alam juga kerap disebabkan oleh praktik budi daya perikanan yang tidak berkelanjutan, polusi lingkungan pesisir, reklamasi hingga eksploitasi sumber daya kelautan dan pesisir. Dalam skala lebih luas, lanjut Sulkaf, langkah rehabilitasi juga bakal melibatkan berbagai pihak diantaranya pelaku usaha dengan cakupan operasional termasuk wilayah pesisir, kemudian instansi terkait serta elemen lainnya yang peduli terhadap ekosistem pesisir.

Di sisi lain, rehabilitasi lahan kritis di wilayah pesisir tersebut juga menjadi rangkaian langkah DKP Sulsel untuk mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan berbasis pesisir. Sebagai gambaran, jumlah nelayan yang tersebar pada wilayah pesisir maupun kepulauan dalam wilayah administrasi Provinsi Sulsel mencapai 130.030 nelayan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah ini. "Rehabilitasi tentunya akan lebih mendorong optimalisasi SDA kelautan kita, nelayan bisa lebih maksimal dalam beraktivitas. Namun ini memang perlu waktu dan sinergi yang lebih intensif," paparnya.

Khusus untuk nelayan sendiri, juga telah didorong untuk mendapatkan KTA nelayan sehingga lebih mudah dalam mendapatkan akses permodalan maupun asuransi nelayan yang dicanangkan pemerintah pusat. Sejauh ini, telah terdapat 70.155 nelayan Sulsel yang teregistrasi dan mengantongi KTA dan diproyeksikan akan terus meningkat dari sisi jumlah hingga menjangkau seluruh nelayan yang ada di daerah ini.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer