DANA BERGULIR : LPDB Genjot UKM Babel

Oleh: k22 24 Mei 2017 | 02:00 WIB
Ilustrasi/Bisnis.com

PANGKALPINANG — Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM menyosialisasikan program dana bergulir di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Langkah LPDB itu diharapkan mampu menggenjot pertumbuhan koperasi UKM setempat.

Kemas Danial, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan UKM, mengatakan dana LPDB-KUMKM yang sudah digulirkan hingga saat ini sebanyak Rp8,18 triliun. “Namun, Babel masih sangat kecil dalam penyaluran dana dari LPDB yaitu sekitar Rp18 miliar, yang sudah digulirkan di Babel,” ujarnya, Senin (22/5) siang.

Menurut Kemas, dana yang disiapkan LPDB-KUMKM merupakan dana bergulir kredit lunak dan bukan dana hibah sehingga harus dikembalikan oleh KUKM. Bunga kredit dana bergulir ini sangat kecil cuma 0,3% per bulan untuk sektor simpan pinjam, sedangkan untuk sektor rill disiapkan dengan bunga kredit 0,2% per bulan.

"Kami mengharapkan agar masyarakat Babel terutama pengelola koperasi dan UKM mendapat pemahaman yang baik tentang bagaimana cara mendapatkan bantuan dana bergulir tersebut dan bagaimana mengelolanya. Selama ini penyaluran dana LPDB-KUMKM tidak gencar disosialisasikan supaya tidak mengganggu penyaluran dana KUR [kredit usaha rakyat] dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi provinsi Kepulauan Bangka Belitung Happy Hadiastuty mengatakan, kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan Kejaksaan merupakan langkah tepat karena dalam melaksanakan tugasnya sangat mungkin LPDB- KUMKM menghadapi permasalahan hukum.

"Kejaksaan sebagai pengacara negara dapat mewakili pemerintah atau lembaga negara termasuk LPDB yang memang merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menyalurkan pinjaman pembiayaan dana bergulir kepada KUMKM," ujarnya.

Dia mengatakan hal itu seusai menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan LPDB-KUMKM di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dia juga mengingatkan KUKM agar dapat mengembalikan dana bergulir dengan baik.

Dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pimpinan instansi pemerintah itu disebutkan bahwa kedua belah pihak menyepakati kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara, meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.

Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut, LPDB dapat melimpahkan masalah hukum yang dihadapi kepada pihak kejaksaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Happy menambahkan, perjanjian kerja sama ini merupakan payung hukum sekaligus titik masuk dari kegiatan selanjutnya. "Yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya di lapangan, karena jika tidak ada tindak lanjut, program kerja sama ini akan kehilangan rohnya," lanjut Sendjun.

Dia meminta segenap aparat di Kejaksaan Tinggi babel dan LPDB-KUMKM menjalin komunikasi intensif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara keperdataan dengan optimal.

Sementara itu Wakil Gubernur propinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Drs. Abdul Fattah ketika mengatakan Pemerintah provinsi Kepulauan Babel akan terus mendorong pertumbuhan koperasi demi kehidupan masyarakat yang lebih baik, karena Babel salah satu provinsi yang memiliki banyak destinasi wisata yang mampu mendatangkan pengunjung dari domestik maupun internasional, tentunya babel harus bisa menunjukkan potensi yang baik dalam perekonomian, sosial, budaya dan keberagaman.

Harapan besar dengan adanya sosialisasi LPDB ini masyarakat Babel dapat memahami tata cara bagaimana bisa mendapatkan modal usaha dengan bunga yang sangat murah. (k22)

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya