PENDISTRIBUSIAN RUPIAH : Lebaran dan Momentum Peredaran Uang NKRI

Oleh: Dini Hariyanti 08 Juni 2017 | 02:00 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng (kiri) berbincang dengan nasabah yang melakukan penukaran uang Rupiah pecahan kecil di Lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, Rabu (7/6)./Antara-Widodo S Jusuf

Seakan sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat, Lebaran juga berarti kesempatan untuk mendapatkan uang tunai baru, baik dalam artisan bentuk fisik yang mulus maupun emisi yang terkini.

Antrean di tempat penukaran uang resmi tampak mengular di sejumlah tempat di Ibu Kota. Banyak masyarakat secara sengaja menukarkan uang pecahan besar menjadi uang pecahan kecil guna memenuhi kebutuhan untuk membagi sebagian rezeki kepada anggota keluarga dan sanak saudara.

Tradisi itu mungkin juga penting dalam peredaran uang baru. Ada aliran uang secara fisik yang dibawa para pemudik dari kota ke kampung halaman. Tentunya hal tersebut membawa banyak makna ekonomi yang positif.

Kondisi itulah yang ingin dijadikan momentum oleh Bank Indonesia untuk untuk mengedarkan uang emisi baru edisi 2016-- yang dikenal dengan sebutan uang NKRI-- kepada masyarakat.

Dalam periode penukaran uang pecahan rupiah pada 5-16 Juni, Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang emisi baru senilai Rp70 triliun, atau hampir separuh dari perkiraan kebutuhan uang tunai pada musim Lebaran tahun ini yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp167 triliun.

Uang pecahan baru emisi 2016 sesungguhnya telah diluncurkan pada akhir tahun lalu, tepatnya pada 19 Desember 2016. Namun demikian, hingga saat ini peredarannya belum merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Suhaedi, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, mengakui banyak tantangan yang dihadapi untuk mengedarkan uang emisi baru ini ke seluruh wilayah Indonesia. Masalah yang dihadapi pun cenderung klasik, yakni kendala geografis.

Tidak mudah menjangkau wilayah permukiman warga yang berada di kawasan terluar Indonesia, apalagi di pulau-pulau yang terpencil. Bahkan, di wilayah Kepulauan Seribu yang relatif tidak terlalu jauh dari Ibu Kota pun, kendala yang dihadapi masih cukup besar.

“Kami sekarang rutin kerja sama dengan TNI dan Polisi Perairan juga untuk mendatangi pulau-pulau terpencil termasuk yang ada di Pulau Seribu untuk jaga pendistribusian rupiah,” ujar Suhaedi, Rabu (7/6).

TNI Angkatan Laut dan Polisi Perairan dinilai memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung fungsi pengedaran uang, terutama ke pulau-pulau terluar dan terpencil.

Kerja sama yang terjalin sejak 2011 itu hingga kini telah menjangkau setidaknya 23 pulau terluar, seperti Pulau Marore dan Miangas di Sulawesi, Pulau Kisar di Maluku, dan Pulau Bras di Papua.

Pada tahun ini, kerja sama antara BI dan TNI AL akan berlanjut untuk menjangkau setidaknya 10 wilayah baru. Melalui kerja sama ini, diharapkan uang rupiah tahun emisi 2016 akan semakin merata dalam menjangkau wilayah-wilayah NKRI.

Dalam kegiatan tersebut, BI tidak hanya memperkenalkan uang baru, tetapi juga sekaligus menarik uang-uang lama yang tidak layak edar. BI juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara merawat uang dan mewaspadai peredaran uang palsu.

LAYAK EDAR

BI senantiasa mengupayakan agar uang rupiah yang beredar di masyarakat selalu dalam kondisi layak edar dan aman dari pemalsuan. Uang tidak layak edar akan ditarik dan dimusnahkan.

Secara sederhana, uang tidak layak edar berarti uang yang berada dalam kondisi lusuh, cacat, rusak, dan uang yang telah dicabut dari peredaran.

Jika menemukan uang tidak layak edar, maka masyarakat dapat menukarkannya kepada BI melalui layanan kas keliling yang sering digelar di tempat-tempat publik seperti terminal, taman, atau pasar. Masyarakat juga dapat menukarkan uang ke sejumlah bank atau pihak lain yang disetujui oleh BI.

Uang lusuh dan uang cacat dapat ditukar dengan uang baru dengan nominal yang sama, dengan syarat uang tersebut dapat dibuktikan keasliannya. Adapun, uang yang sudah dicabut dari peredaran dapat ditukarkan sepanjang dapat dikenali keasliannya dan masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan.

Sementara itu, uang rusak baru dapat diganti jika dapat dibuktikan keasliannya dan memenuhi sejumlah kriteria penggantian uang rusak.

Kriteria tersebut yakni ukuran fisik uang masih mencapai 2/3 dari ukuran asli dan ciri keaslian masih dapat dikenali. Jika pun terbelah menjadi dua, kedua lembaran uang rusak itu memiliki nomor seri yang sama.

Masa layak edar uang sangat bergantung pada perlakuan masyarakat terhadap uang. Ketika lembar-lembar uang distaples, dicoret-coret, atau disimpan secara sembarangan, maka masa layak edar uang akan menjadi jauh lebih pendek.

Ketika menerima uang-uang lusuh, rusak, atau cacat, BI akan melakukan penyortiran ulang berdasarkan kondisi uang tersebut. BI juga akan menyortir uang menurut pecahan, tahun emisi, dan mendeteksi keasliannya.

Setelah itu, BI akan memusnahkan uang-uang tersebut. Uang-uang kertas akan dihancurkan hingga tidak lagi menyerupai uang. Adapun uang-uang logam akan dilebur hingga tidak menyerupai uang logam.

Selain BI, fungsi pengedaran uang layak edar, termasuk uang emisi baru, juga merupakan tugas bank-bank di Tanah Air.

Direktur Perencanaan dan Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Bob Tyasika Ananta menegaskan komitmennya untuk menjangkau lebih banyak wilayah terpencil guna menjaga peredaran uang rupiah serta memberikan layanan perbankan kepada masyarakat.

“Misinya bukan lagi memikirkan komersial, tetapi demi kedaulatan NKRI yang salah satu aspek pentingnya ialah adanya peredaran uang rupiah,” ucap Bob.

Kendati berambisi hadir di seantero negeri, emiten perbankan berkode saham BBNI itu tidak ambisius menghadirkan diri dalam bentuk kantor cabang. Opsi yang dipilih adalah menempatkan petugas khusus yang bekerja secara mandiri ataupun dalam tim kecil, untuk memberikan layanan perbankan.

Kendala geografis memang sulit ditaklukkan, akan tetapi bukan berarti tidak bisa dijangkau. Idealnya, tak ada alasan bagi masyarakat di pulau nun jauh di mata untuk mendapatkan pelayanan publik secara timpang.

Tentunya, mari berharap kehadiran uang-uang emisi baru sebanyak Rp70 triliun itu tak hanya menggantikan uang-uang lama yang beredar, tetapi juga bermanfaat bagi pemerataan ekonomi nasional.

Editor: Fahmi Achmad

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer