Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bulog diminta Tetap Salurkan Rastra

Komisi IV DPR meminta pemerintah tetap melanjutkan program Beras Sejahtera (Rastra) hingga akhir tahun, seiring dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hingga kini masih dievaluasi.
Pekerja memegang beras Bulog kualitas super kemasan 5 kilogram di Gudang Bulog Serang, Banten, Selasa (16/5)./Antara-Asep Fathulrahman
Pekerja memegang beras Bulog kualitas super kemasan 5 kilogram di Gudang Bulog Serang, Banten, Selasa (16/5)./Antara-Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR meminta pemerintah tetap melanjutkan program Beras Sejahtera (Rastra) hingga akhir tahun, seiring dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang hingga kini masih dievaluasi.

Hal ini disampaikan dalam keputusan rapat dengar pendapat antara Komisi IV dan Perum Bulog, Kamis (15/6). Keputusan ini selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo sebagai bahan pertimbangan evaluasi program BPNT.

Pimpinan Komisi IV Herman Khaeron menyampaikan surat dari Kementerian Pertanian pada bulan lalu, yang meminta Bulog tidak lagi menyalurkan Rastra per Juli hingga Desember, akan berdampak pada Bulog dan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Surat ini dikirimkan sejalan dengan rencana penerapan BPNT mulai 1 Juli.

Bulog sebagai operator pemerintah berpotensi rugi karena beras rusak akibat lama tersimpan di gudang. Beras yang rusak akan dijual murah sebagai pakan ternak. Data Bulog menyebut pagu alokasi Rastra 2017 sebanyak 2,5 juta ton. Adapun, realisasi penyaluran hingga 12 Juni 2017 baru tercapai 34,07% atau 871.674 ton.

"Di satu sisi rakyat tidak menerima Rastra. Sementara, BPNT saja masih dievaluasi karena penyaluran masih rendah dan tidak efektif. Bisa jadi rakyat tidak menerima keduanya [Rastra dan BPNT]. Maka rakyat yang dirugikan," tuturnya usai rapat kerja.

Selain itu, menurutnya, Kementerian Pertanian tidak memiliki dasar yang kuat dalam menghitung efisiensi biaya distribusi sebesar Rp3,6 triliun pada penerapan BPNT. Ini menjawab pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV, pada Selasa (12/6) kemarin.

"Ini [BPNT] menghilangkan biaya angkutan Rp3,6 triliun dan [RTS] mendapat beras yang layak," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman ketika itu.

Biaya transportasi tidak dapat dihindari guna mendistribusikan Rastra dari daerah produsen ke RTS. Herman berpendapat, semestinya pemerintah dapat melakukan rapat kerja dengan Komisi IV dalam setiap perubahan alokasi anggaran dan program.

"[Surat] Ini belum didiskusikan [dengan Komisi IV]," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper