VOLATILE FOOD TERATASI: Inflasi Masih Diatas Harapan

Oleh: Dewi Aminatuz Zuhriyah 04 Juli 2017 | 02:00 WIB
Pasar Tradisional. /Antara

Hal ini terbukti saat pemerintah dengan segala upayanya seperti pembentukan satgas pangan hingga operasi pasar mampu meredam lonjakan harga pangan, sehingga inflasi pada Juni yang bertepatan dengan Ramadan serta Idulfitri masih bisa terkendali.

Inflasi komponen bergejolak atau volatile food merupakan inflasi yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

Kendati demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dimana saat itu inflasi sebesar 0,66%, maka inflasi pada Juni ini rupanya lebih tinggi dan berada di angka 0,69%.

Jika dilihat year to date, inflasi Juni terhadap Desember adalah sebesar 2,38% dan secara year on year yakni dari Juni 2016 ke Juni 2017 berada di angka 4,37%.

Badan Pusat Statistik menyebutkan besaran angka tersebut merupakan imbas dari adanya penyesuaian tarif listrik pada Mei kemarin dan trasportasi.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan jika diperinci secara komponen, maka komponen administered price atau harga yang diatur oleh pemerintah memberi andil sebesar 0,42% dengan tingkat inflasi pada Juni sebesar 2,10%.

Dari sisi kelompok pengeluaran, andil inflasi didominasi oleh sektor transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang memiliki andil sebanyak 0,23% dengan tingkat inflasi Juni sebesar 1,27%.

Di posisi kedua, andil terbesar dalam inflasi kali ini dipicu oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebanyak 0,18% dengan tingkat inflasi Juni 0,75%. Jika dirinci, andil dalam kelompok itu rupanya lebih didominasi oleh adany penyesuaian tarif listrik sebanyak 0,17%.

“Inflasi Juni lebih banyak dipengaruhi oleh tarif listrik, angkutan udara dan angkutan antar kota sementara bahan makanan relatif terkendali dimana andilnya hanya 0,14%,” ujarnya, Senin (3/7).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan inflasi pada Juni tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Darmin mengatakan jika dilihat dari year to date (ytd) dan year on year (yoy) inflasi kali ini masih cukup baik dibandingkan periode sebelumnya.

“Angka 0,69% itu agak di atas harapan-lah itu, tapi kalau dilihat year to date-nya masih oke, year on year-nya juga masih oke.”

Menurut dia, pemerintah masih optimistis agar inflasi tren inflasi yang dianggap cukup baik akan terus berlanjut. Bahkan akan terus berupaya agar inflasi akibat volatile food terus rendah.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Indef Bhima Yudhistira mengatakan inflasi Juni memang terbilang tinggi karena bukan hanya harga bahan pangan, sandang dan transportasi saja yang naik tapi juga ada efek kenaikan tarif listrik masih dirasakan.

Artinya di 2017 andil administered price terhadap total inflasi cukup dominan. “Komponen perumahan, listrik, air dan gas inflasinya sampai 0,75% lebih tinggi dri bahan makanan sebesar 0,69%.”

Bhima menyarankan perlu ada sejumlah langkah yang harus dilakukan Pemerintah untuk menjaga inflasi di semester II/2017. Langkah tersebut antara lain terus menjaga inflasi volatile food rendah dengan perbaikan distribusi dan pasokan pangan.

Selanjutnya, menunda kenaikan harga yang diatur pemerintah (BBM bersubsidi, listrik, gas LPG 3 kg). Selain itu, peran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah perlu ditingkatkan agar pemerintah punya persiapan dalam menghadapi inflasi terutama bahan pangan.

Menurutnya, selama ini peran TPID yang masih kurang adalah pemantauan dini inflasi. Selama ini lebih ke pelaporan inflasi dibandingkan mempersiapkan antisipasi inflasi periode mendatang, apalagi daerah menyumbang 60% total inflasi.

Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah tengah berupaya memfokuskan belanja sosial melalui program-program Presiden yang meminta untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dinaikkan menjadi 10 juta keluarga, untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Kami menganggap untuk menaikkan daya beli adalah dengan confidence. Ini adalah kemampuan meningkatkan daya beli dengan upah yang meningkat. Ini tantangan untuk pemerintah,” kata Sri Mulyani, Senin (3/7/2017).

Adapun hal yang terus digenjot pemerintah yakni fokus untuk investasi di bidang infrastruktur dan human capital, pasalnya keduanya adalah faktor yang paling dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas.

Ketiga, pemerintah juga menyiapkan reformasi kebijakan atau policy reform yang akan terus dilakukan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk memperbaiki minat investasi.(Edi Suwiknyo)

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya