SPEKTRUM: Pindahkan Saja Ibu Kotanya

Oleh: M. Taufikul Basari 07 Juli 2017 | 08:55 WIB
M Taufikul Basari

Pindah ibu kota bukan pengalaman baru bagi Indonesia. Dengan alasan dan kompleksitas yang berbeda, dahulu ibu kota negara pernah di Yogyakarta, Bukittinggi, juga Bireuen.

Meski bukan pengalaman baru, wacana pindah ibu kota saat ini jelas berbeda jauh dengan yang sudah-sudah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas jauh hari sudah mulai membuat kajian, termasuk skema pendanaan, dan akan selesai tahun ini.

Ada beberapa kota kandidat yang berpotensi menjadi ibu kota baru nanti. Salah satu kandidat terkuat adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang sudah digadang-gadang oleh Presiden Soekarno dulu.

Lepas dari kapan dan berbagai persoalan yang akan mengikuti proses pindah ibu kota, kita bisa membayangkan bagaimana masa depan Jakarta sebagai pusat aktivitas bisnis dan ekonomi kelak. Berkurangnya beban tentunya berdampak positif bagi kualitas hidup kota metropolitan ini jika pindah ibu kota direalisasikan.

Jika membaca laporan terbaru dari Mercer tentang kualitas kehidupan kota-kota di dunia, tahun ini Jakarta menempati urutan ke-143 dari 231 kota, turun satu peringkat dari tahun lalu. Bahkan, kualitas hidup di Jakarta lebih buruk dari Manila (135).

Di Asia Tenggara, peringkat terbaik dipegang Singapura (25), disusul Kuala Lumpur (85), Johor Baru (103), Bandar Seri Begawan (104), Bangkok (131), Ho Chi Minh City (152), Hanoi 156, Vientiane (171), Phnom Penh (198), dan Yangon (203).

Dalam daftar 10 kota dengan kualitas terbaik nyatanya didominasi bukan ibu kota negara. Tiga kota di Swiss yakni Zurich (2), Geneva (8), dan Basel (10) mengungguli ibu kota negara tersebut, Bern (14). Demikian juga Munich (4), Dusseldorf (6), dan Frankfurt (7) yang mengalahkan Ibu Kota Jerman, Berlin (13). Vancouver (5) pun mengalahkan Ibu Kota Kanada, Ottawa (18).

Melepaskan diri dari status ibu kota negara berpotensi mengerek kualitas hidup Jakarta, mengingat salah satu indikatornya adalah kondisi sosial-politik. Kita berandai-andai bahwa gedung parlemen di Gatot Subroto jadi museum, karena ikut boyongan ke Palangkaraya.

Saya membayangkan, Jakarta setelah tak jadi ibu kota akan semakin sering dikunjungi turis karena transportasinya yang komplit dan nyaman, obyek wisatanya yang banyak, dan perkembangan bisnisnya yang semakin bagus. Konser-konser internasional pun semakin sering digelar.

Berkurangnya aktivitas pemerintahan di Jakarta menjadikannya sebagai kota seni, dengan peninggalan zaman ibu kota, dengan bekas-bekas kantor pemerintahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan publik. Makin banyak bermunculan seniman lantaran ruang publik lebih banyak diisi dengan aktivitas kebudayaan daripada debat politik.

Semakin mudah pula membuat film di kota ini, dan beragam aktivitas yang kini tak lagi memperhitungkan kepentingan keamanan presiden yang tengah berkantor di Kalimantan.

Berbagai fasilitas yang telah dibangun sejauh ini jadi nilai tambah yang luar biasa bagi Jakarta. Sementara itu, kota-kota di sekitarnya jadi jauh lebih mandiri karena tak lagi berkiblat ke mantan ibu kota.

Harga-harga sejumlah properti memang turun, tapi itu justru bagus bagi bisnis baru yang membutuhkan ruang murah, serta aktivitas publik lain. Jika Pemprov Jakarta akan membuat ruang publik baru pun semakin mudah karena biaya pembebasan lahan yang turun.

Ini kesempatan bagus bagi Jakarta untuk menjadi lebih mandiri dalam menentukan alur hidupnya, tidak melulu bersingungan terus dengan pemerintah pusat.

Setelah ibu kota pindah, Anies Baswedan, jika beliau masih gubernur, bisa lebih leluasa membahagiakan warganya. Tentu saja, realisasikan dulu pindah ibu kotanya, jangan hanya bikin gaduh.

Editor: Inria Zulfikar

Berita Terkini Lainnya