Bisnis.com, JAKARTA--Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kerja sama untuk mencegah tindak pidana pencucian uang di lingkungan kegiatan hulu migas.
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher mengatakan pihaknya berharap kedua belah pihak bisa mencegah adanya peluang pencucian uang di sektor usaha hulu migas.
Adapun, kerja sama mencakup bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, dan/atau penugasan pegawai, serta pengembangan teknologi informasi.
Sebagai wujud kerja sama, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor PPATK di Jakarta, Kamis (6/7).
"Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi di lingkungan kegiatan usaha hulu migas," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Minggu (9/7/2017).
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bukti upaya SKK Migas meningkatkan transparansi. Sebelumnya, SKK Migas juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan TNI, Polri, Lembaga Negara, Perguruan Tinggi dan organisasi profesi.
Baca Juga
Tujuannya, agar bisa memfasilitasi SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) sehingga dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien.
Kinerja yang lebih cepat dan efisien, kata Wisnu, akan berdampak positif terhadap bagi hasil yang diterima pemerintah juga kontraktor.
"Jika kita dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien, bagi hasil dari kegiatan hulu migas yang diterima semua pihak, baik negara mapun kontraktor, tentu akan lebih baik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
