PERIKANAN TERPADU : Pemerintah Harus Tingkatkan Koordinasi

Oleh: Sri Mas Sari 10 Juli 2017 | 02:00 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang nelayan menggunakan cantrang./kkp.go.id

JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu meningkatkan koordinasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan demi memacu keberhasilan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu atau SKPT.

Program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu dari pemerintah dinilai belum menunjukkan hasil nyata menyusul masih adanya keluhan mengenai sistem pemasaran hasil tangkapan ikan di kawasan Indonesia bagian timur.

Destrucive Fishing Watch (DFW) Indonesia menilai kelemahan implementasi menyebabkan program ini lambat terealisasi dan pemasaran hasil perikanan masih tetap berorientasi ke Jawa. Padahal, jika dikaitkan dengan semangat Nawacita dan ambisi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia, program SKPT menjadi andalan pemerintah.

Peneliti DFW-Indonesia Widya Savitri berpendapat KKP perlu lebih kuat melakukan koordinasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan agar program SKPT mendapatkan dukungan.

“Kegiatan forum bisnis yang setiap bulan dilakukan oleh KKP perlu dievaluasi dan ditingkatkan bukan sekadar pertemuan seremoni tapi sampai menghasilkan berapa kontrak dan kerjasama yang di tandatangani, berapa nilai investasi yang terealisasi di lokasi SKPT dan kapan deadline proyek tersebut dikerjakan oleh pihak swasta,” ujarnya, Minggu (9/7).

Menurut dia, KKP perlu mengakselerasi pembangunan SKPT berdasarkan evaluasi dua tahun pelaksanaan selama ini. Hal-hal fundamental, seperti perencanaan, koordinasi, pembiayaan SKPT semestinya sudah tidak menjadi soal.

DFW merekomendasikan empat hal yang perlu dilakukan KKP agar program pembangunan SKPT berjalan, yakni segera lakukan lelang pekerjaan pembangunan fisik sarana dan prasarana SKPT, realisasikan bantuan kapal dan alat tangkap ikan bagi koperasi nelayan di lokasi SKPT, memacu pembentukan koperasi dengan kerjasama dinas koperasi di lokasi SKPT, dan realisasikan investasi BUMN dan swasta nasional, termasuk lokal, agar mampu memberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan yang menjadi kewenangan KKP.

Tahun ini, untuk wilayah tangkap WPP 718, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan tiga lokasi SKPT, yakni Merauke, Mimika, dan Saumlaki. Penetapan ini sudah mengantisipasi dampak kebijakan pemberantasan illegal fishing yang sebelumnya marak terhadap stok ikan di wilayah itu.

KKP mengalokasikan anggaran senilai Rp315 miliar pada 2016 untuk pembangunaan SKPT di 15 lokasi dan tahun ini meningkat menjadi Rp771,8 miliar untuk pembangunan SKPT di 12 lokasi.

Adapun, 12 lokasi SKPT tahun ini mencakup Sabang, Mentawai, Natuna, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak, Mimika, Merauke, Saumlaki, Rote Ndao, dan Sumba Timur. Dalam Perpres 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, pemerintah menargetkan akan membangun 31 SKPT hingga 2019. (Sri Mas Sari)

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer