PENGANGKUTAN IKAN : Pemerintah Konsolidasi Data

Oleh: Sri Mas Sari 11 Juli 2017 | 02:00 WIB

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menghimpun data produksi perikanan di pulau-pulau kecil untuk merespons keinginan pelaku usaha mengangkut hasil tangkapan dari lokasi itu menggunakan kontainer berpendingin (reefer container).

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan konsolidasi data itu untuk menentukan jumlah armada berikut frekuensinya yang layak di setiap rute.

"Kita harus mementingkan populasi kargo ada di mana, produksi ikannya di situ berapa, baru buat rutenya," katanya, Senin (10/7/2017).

Sjarief menjelaskan sejauh ini pemerintah merancang dua jenis kapal angkut untuk mendistribusikan hasil tangkapan dari pulau-pulau kecil. Pertama, kapal angkut dari pulau kecil ke hub. Kedua, kapal angkut dari hub ke Surabaya atau Jakarta menggunakan mekanisme tol laut.

Menurut dia, saat ini beberapa perusahaan mengajukan izin pengangkutan ikan, termasuk perusahaan pelayaran umum yang melirik kapal angkut reefer container."Mereka masuk ke Dobo, Merauke, Timika. Kumpul di Ambon," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan bisnis pengangkutan ikan menggunakan reefer container tumbuh setelah alih muatan kapal perikanan di tengah laut (transhipment) dibatasi.

Kontainer berpendingin itu kebanyakan beroperasi di kawasan timur Indonesia untuk mengisi kekosongan armada pengangkut setelah pengetatan transhipment. Menurut dia, ada perusahaan yang menambah reefer container setiap bulan hingga kini mencapai 800 unit dari semula hanya 150 unit.

Sebagian besar ikan yang diangkut lantas didaratkan di Surabaya, baik untuk memasok unit-unit pengolahan ikan di Jawa maupun untuk diekspor setelah dipindahkan ke kontainer ekspor.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan KKP di bawah kepemimpinannya sudah memenangkan banyak hal kalaupun dirinya tak menjabat lagi.

Setidaknya ada dua kemenangan monumental yang dicatat olehnya, yakni pembentukan Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas 115) dan penerbitan Peraturan Presiden No 44/2016 yang menutup usaha perikanan tangkap bagi investasi asing, atas restu Presiden Joko Widodo.

Dua kebijakan itu menurutnya berdampak positif, ditandai oleh kenaikan stok ikan nasional, peningkatan nilai tukar nelayan, dan surplus perdagangan ikan terlebar se-Asia Tenggara.

"Saya memberikan maksimum yang saya bisa untuk periode jabatan, di mana menteri pun jabatan politis yang bisa diganti atau berganti kapan saja sesuai dengan situasi politik, tapi Anda semua yang ada di sini, kemenangan kita sudah banyak," ujarnya dalam acara Halal Bi Halal KKP, Senin (10/7). (Sri Mas Sari)

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya