PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR : Kalbar Prioritaskan Lobster untuk Ekspor

Oleh: Yanuarius Viodeogo & k16 12 Juli 2017 | 02:00 WIB
Lobster/Istimewa

PONTIANAK — Kalimantan Barat berharap mampu mengembangkan budi daya lobster di sejumlah kabupaten kawasan pesisir untuk kebutuhan ekspor.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar Gatot Rudiyono mengatakan, saat ini kawasan-kawasan pesisir yang menjadi perhatian pemerintah provinsi berada di Kabupaten Sambas, Ketapang dan Kayong Utara. Namun, baru menjadi fokus dinasnya adalah Kabupaten Sambas khususnya di pesisir Kecamatan Paloh yang didorong untuk meningkatkan komoditas tersebut.

“Kami terus mendekati pemerintah daerah-daerah tersebut untuk pengembangan budi daya lobster. Lobster layak ekspor per ekor minimal harus mencapai 2 ons, tetapi banyak berat lobster kita di bawah itu," kata Gatot kepada Bisnis, Selasa (11/7).

Dia mengatakan, dalam persoalan lain untuk pengembangan bibit lobster masih bersifat alamiah atau diambil langsung dari tepian pantai oleh para nelayan. Sehingga ukuran lobster yang ditangkap jauh dari ukuran untuk ekspor.

Sementara itu dalam pengembangan bibit, paparnya, belum masuk pada tahap budi daya atau pengembangan secara tambak.

Padahal, kata Gatot, nilai ekspor komoditas yang digemari oleh pelaku usaha restoran dan perhotelan itu sangat menggiurkan di pasaran internasional yakni bisa mencapai Rp100.000 per Kilogram (Kg) atau Rp9,4 miliar per tahun sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

“Nilai ekspor sebenarnya sangat mahal. Kita akan pelan-pelan mendekati pemerintah daerah masing-masing seperti Kayong Utara yang punya potensi penghasil lobster,” ucapnya.

Adapun, data dari Dinas KKP Kalbar volume ekspor secara keseluruhan untuk komoditas ikan dan udang mencapai 0,84 juta kg atau senilai US$2,11 juta atau Rp27,85 miliar.

Nilai ekspor tahun ini turun sebanyak US$1,21 juta dari periode yang sama pada 2016 yang sempat mencapai US$3,32 juta atau Rp43,82 miliar.

BANTUAN KOMPENSASI

Dalam perkembangan lain di Mataram, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memastikan semua eks penangkap benih lobster siap menerima dana kompensasi untuk beralih menjadi usaha budi daya ikan dan rumput laut.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto menyatakan hal tersebut setelah melakukan investigasi dan bertemu langsung dengan masyarakat yang telah terverifikasi sebagai calon penerima bantuan. Dia memastikan tidak ada satupun yang akan menolak dan mengembalikan bantuan yang diberikan.

"Saya menangkis isu yang berkembang terkait penolakan bantuan oleh masyarakat eks. Penangkap benih lobster di 3 Kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur beberapa hari ini," ujar Slamet di Mataram, Selasa (11/7).

Kepala Desa Mertak Kecamata Pujut. Haji Bangun menegaskan bahwa tidak ada satupun warga masyarakat yang menolak menerima bantuan. Bangun menyatakan heran dengan adanya isu penolakan yang berkembang. Dirinya dan warga masyarakat justru menunggu bantuan terealisasi dalam waktu dekat.

“Kami dengan senang hati dan berterima kasih atas bantuan yang akan diberikan, harapannya usaha budidaya akan berjalan sukses, sehingga ekonomi kami kembali bangkit," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan bahwa isu terkait penolakan bantuan disinyalir hanya dilakukan sebagian kecil nelayan saja. Amin menegaskan Pemerintah Propinsi NTB akan benar-benar memperhatikan nasib eks. Penangkap benih lobster. “Waktu penyerahan bantuan secara simbolis tidak ada yang menolak," tegas Amin.

Editor: Roni Yunianto

Berita Terkini Lainnya