LARANGAN PENANGKAPAN LOBSTER : Program Alih Profesi Jadi Prioritas

Oleh: Eka Chandra Septarini 13 Juli 2017 | 02:00 WIB
Ilustrasi lobster/Reuters

MATARAM – Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan program alih profesi eks penangkap bibit lobster di Nusa Tenggara Barat merupakan prioritas pemerintah mengingat dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh aturan tersebut.

Dirjen Perikanan Budidaya Kementeran Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto mengklaim program ini menjadi pilot project yang akan diterapkan di daerah lain yang menjadi penghasil lobster di Indonesia.

Dengan demikian, KKP memastikan para eks penangkap bibit lobster di Nusa Tenggara Barat akan mendapatkan kompensasi yang sesuai.

Sebelum pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah NKRI, sebanyak 4 juta ekor bibit lobster keluar dari NTB tiap tahunnya.

"Sebelum menjadi penangkap lobster, banyak yang menjadi pembudidaya ikan. Bahkan ada yang menjadi petani. Untuk itu, kami arahkan untuk kembali ke profesi awalnya sebelum menangkap lobster," ujar Slamet di Mataram, Rabu (12/7).

Slamet akan memastikan program alih profesi tersebut benar-benar dilakukan dengan tepat sasaran, sehingga bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Bahkan, sebagai program lanjutan, Slamet menyatakan pihaknya sudah menyiapkan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para calon penerima bantuan tahap berikutnya sehingga bisa mengolah dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari komoditas kompensasi yang diberikan.

"Staf yang ada di sini akan memastikan keberlangsungan program tersebut sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat," ujar Slamet.

OPTIMALKAN KOMPENSASI

Adapun, aturan larangan penangkapan bibit lobster ini dinilai menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan rasio kemiskinan di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin mengatakan dengan aturan larangan tersebut, membuat masyarakat NTB kehilangan mata pencaharian sehingga berdampak pada kemampuan untuk bertahan hidup.

"Itu sudah pernah saya sampaikan juga kepada Bu Susi. Mohon maaf, ini berpengaruh terhadap naiknya kemiskinan di NTB. Tetapi bagaimana lagi, kami di daerah harus mendukung program pemerintah pusat," ujar Amin saat bertemu dengan Dirjen Perikanan Budidaya Kementeran Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto di kompleks Kantor Gubernur NTB, Mataram, Rabu (12/7/2017).

Lebih lanjut, Amin menyadari kompensasi yang diberikan pemerintah pusat berupa sarana budidaya ikan untuk 2.246 rumah tangga perikanan (RTP) senilai Rp50 miliar untuk tiga kabupaten tersebut sebisa mungkin dioptimalkan oleh penerima.

"Saya rasa ini adalah solusi terbaik yang ada saat ini. Tentunya ini bukan hanya satu kali saja, tetapi kami harapkan bisa terus ditingkatkan," ujar Amin. (k16)

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya