PAJAK PERIKANAN : Kepatuhan WP Masih Rendah

Oleh: Sri Mas Sari 13 Juli 2017 | 02:00 WIB
/Bisnis

JAKARTA – Kepatuhan wajib pajak perikanan masih rendah kendati penegakan hukum di subsektor itu sudah berlangsung selama lebih dari dua tahun.

Rasio penerimaan pajak perikanan terhadap produk domestik bruto alias tax ratio hanya 0,26% pada 2016. Rasio itu lebih buruk dari realisasi 2014 dan 2015 yang masing-masing 0,3% dan 0,36%. Performa itu jauh di bawah tax ratio nasional yang tercatat 10,3% tahun lalu.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, penerimaan pajak subsektor perikanan pada 2016 hanya Rp839,5 miliar, turun 10,9% dari realisasi tahun sebelumnya. Usaha pengolahan ikan berkontribusi paling besar mencapai Rp713,7 miliar.

"Perikanan tangkap hanya berkontribusi Rp49 miliar, perikanan budidaya Rp76,8 miliar," kata Direktur Potensi, Kepatuhan dan, Penerimaan Ditjen Pajak Yon Arsal dalam Rakornas Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Rabu (12/7).

Yon mengemukakan kepatuhan WP di subsektor perikanan cukup menyedihkan pada hampir semua kriteria. Dari sisi kepatuhan pendaftaran, jumlah WP perikanan hanya 97.000 WP, padahal jumlah kapal perikanan mencapai ratusan ribu unit.

Mengutip data Kementerian Kelautan dan Perikanan, dia menyebutkan jumlah armada berukuran di bawah 5 gros ton saja 400.000 kapal. ukuran 5-25 GT sebanyak 126.000 kapal, ukuran 30 GT sebanyaak 8.000 kapal.

"Sementara kami, hanya punya 97.000 WP. Artinya, ada peluang sekian ratus ribu WP yang seharusnya mendaftar," ujarnya.

CANTRANG

Sementara itu, Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) meminta pelarangan cantrang ditunda hingga akhir 2019 demi memfasilitasi kajian yang lebih menyeluruh terkait regulasi tersebut.

Ketua Umum MPN Ono Surono mengatakan waktu dua tahun itu untuk memberikan masa yang cukup untuk mengganti alat tangkap nelayan cantrang di bawah 10 GT menggunakan APBN dan memerintahkan bank BUMN membiayai pergantian alat tangkap nelayan cantrang di atas 10 GT.

Berdasarkan pemantauan MPN, baru 20% nelayan cantrang, dogol, dan payang dengan kapal di bawah 10 GT yang mendapatkan bantuan alat tangkap pengganti.

“Di antara mereka, masih banyak yang belum menggunakan karena jumlah bantuan per-paket yang kurang dan jenis atau spesifikasi yang tidak sesuai dengan keinginan nelayan,” katanya, Rabu (12/7).

Masa transisi itu juga untuk membuat kajian ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya penggunaan cantrang, dogol, dan payang oleh tim kajian yang melibatkan seluruh unsur, mencakup pemerintah, akademisi, dan nelayan. Periode itu juga untuk mengatur wilayah dan jumlah ketiga jenis pukat tarik itu.

Ono yang juga Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia itu juga mengungkapkan kapal cantrang, payang, dan dogol, dikelola bersama oleh pemilik (juragan) dan nakhoda serta anak buah kapal. Hubungan antara juragan dan ABK itu diiiringi dengan pola bagi hasil produksi ikan dengan pembagian 60:40 atau 50:50.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersikukuh tidak akan memundurkan lagi implementasi pelarangan alat tangkap cantrang yang ditetapkan pada Januari 2018. (Sri Mas Sari)

Editor: Bunga Citra Arum Nursyifani

Berita Terkini Lainnya