RASIO PAJAK : Efek Pertukaran Informasi Perlu Waktu

Oleh: Dewi Aminatuz Zuhriyah 14 Juli 2017 | 02:00 WIB
Karyawan menjelaskan kepada wajib pajak di gerai konsultasi amnesti pajak, di Jakarta, Jumat (02/12/2016)./JIBI-Endang Muchtar

JAKARTA—Implementasi Automatic Exchange of Information diperkirakan meningkatkan penerimaan pajak. Namun, efek pertukaran informasi tersebut tetap membutuhkan waktu, sehingga sulit berharap rasio pajak melonjak hingga 16% pada 2019.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan keinginan Kementerian Keuangan agar rasio pajak 16% pada 2019 sangat ambisius. Apabila optimisme tersebut muncul akibat adanya pertukaran data pajak antar negara maka hasilnya pun tak akan instan seperti yang diharapkan.

“Prosesnya butuh waktu lama, diprediksi butuh 3—5 tahun setelah AEOI baru bisa masuk kas negara. Pada 2018 juga tidak ada lagi pendorong dari sisi perpajakan yang signifikan pasca tax amnesty,” kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (13/7).

Selain itu, dia melanjutkan kondisi perekonomian global juga masih belum menunjukkan pemulihan yang berarti, sehingga sebaiknya pembuatan target sebaiknya dilakukan dengan lebih realistis.

Bhima mendorong agar pemerintah melakukan sejumlah langkah seperti perluasan basis pajak. “Salah satunya memperbaiki sistem database pajak pasca tax amnesty, perluasan basis pajak juga perlu dilakukan dengan revisi UU PPh 21,” ujarnya.

Selanjutnya, ujar Ekonom Indef itu pemerintah sebaiknya melanjutkan reindustrialisasi. Hal ini diperlukan karena sumbangan sektor industri terhadap total penerimaan pajak mencapai 31%.

“Jadi kuncinya dipertumbuhan industri manufaktur, kalau industrinya bisa dipacu tumbuh diatas 6% maka penerimaan pajak akan naik secara signifikan,” kata Bhima.

Langkah berikutnya adalah ekstensifikasi cukai. Bhima menuturkan bahwa tahun depan setidaknya ada tiga barang kena cukai baru yang bisa dieksekusi, sehingga penerimaan dari sumber tersebut berpeluang membaik.

Kebijakan selanjutnya, ujar Bhima, mengubah pajak pertambahan nilai (PPN) pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST).

“Ini contohnya keberhasilan di India dalam mendongkrak penerimaan. Sistem GST lebih simpel, transparan dan mudah dalam pengawasannya. Jadi loop hole dalam sistem PPN bisa diperkecil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Deputy Managing Director IMF Mitsuhiro Furusawa menilai target rasio pajak Indonesia terlalu ambisius. “Tetapi IMF mendukung upaya Indonesia itu,”ujarnya.

Rasio pajak Indonesia yang baru mencapai 10,3% membuat target 16 % tersebut membutuhkan pertumbuhan rasio pajak sekitar 5,7% dalam tempo 2 tahun. IMF menilai pertumbuhan rasio pajak sebesar 5 % selama 2 tahun sangat tidak mungkin terjadi. Hal itu berkaca dari berbagai pengalaman sejumlah negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui target rasio pajak 16 % bukan perkara mudah. Namun pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin mencapai target itu. “Kami akan mencoba untuk tingkat aspirasi yang tinggi supaya seluruh jajaran pajak juga memahami bahwa kita masih jauh dari yang kami inginkan,” pungkasnya. (Dewi A. Zuhriyah)

Editor: Lutfi Zaenudin

Berita Terkini Lainnya