Ini Wilayah Potensial Calon Pengganti Ibu Kota

Oleh: Anitana Widya Puspa 17 Juli 2017 | 22:09 WIB
Palangkaraya di Kalimantan Tengah/Istimewa

Kabar24.com, JAKARTA--Wacana pemindahan ibu kota baru tengah mengemukaka dengan opsi utama di pulau Kalimantan. Namun sejatinya masih banyak lokasi lain yang bisa dijadikan ibu kota baru dengan lokasi yang tak terlalu jauh dari Jakarta.

Country Manager Rumah.com, Wasudewan mengatakan selain Palangkaraya, daerah lain yang bisa dijadikan opsi lain calon ibu kota adalah Jonggol, Jawa Barat, seperti yang pernah diwacanakan pada periode Presiden Soeharto. Alternatif lainnya adalah Karawang, karena saat ini pertumbuhan industrinya relatif lebih berkembang.

“Ongkos pemindahan ibu kota tentu tidak sedikit. Oleh sebab itu, Jonggol dan Karawang yang berjarak kurang dari 100 km dari pusat Jakarta bisa jadi alternatif yang pas. Pilihan lain yang layak dipertimbangkan oleh pemerintah adalah Palembang yang sarana maupun tingkat pendapatan per kapitanya sudah cukup baik,”katanya dikutip Senin (17/7).

Meski demikian dia juga tidak menampik Pemindahan Ibu Kota ke Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimatan Tengah merupakan hal ideal sebagai daerah anti gempa, di samping wilayahnya masih memiliki ratusan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan pusat administrasi baru.

Dia mencontohkan berdasarkan data listing Rumah.com, saat ini harga tanah di tengah Kota Palangkaraya masih dibanderol cukup terjangkau, kisaran Rp. 350 ribu per meter persegi untuk lahan yang terletak strategis tepat di tepi jalan. Sementara untuk lahan kosong yang lokasinya lebih jauh dari pusat kota, harga dipasaran jauh lebih murah lagi yakni hanya sekitar Rp. 40 ribu per meter persegi.

Sementara itu Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan, berpendapat bahwa poin utama yang perlu dipikirkan Pemerintah terkait dengan pemindahan ibu kota adalah ketersediaan sarana terutama tempat tinggal.

“Jika ini benar terealisasi, maka yang sudah pasti berpengaruh secara langsung adalah akan terjadinya perpindahan pelaksana pemerintahan serta partner kerja terkait. Nah, untuk menampung kepindahan mereka ke ibu kota baru, yang utama adalah hunian. Ambil contoh PNS yang bekerja di kantor kementerian mencapai 9.000 orang, maka sebanyak itulah Pemerintah harus sanggup menyediakan suplai rumah di sana,” katanya.

Perpindahan ini pun bukan semata-mata menyangkut satu individu, melainkan juga keluarganya yang artinya akan menyebabkan peningkatan populasi di ibu kota baru.

Ike memberi gambaran, peristiwa pemindahan ibu kota sebelumnya pernah terjadi di Pakistan. “Dahulunya, ibu kota negara tersebut ialah Karachi dan sekarang Islamabad. Pergantian ibu kota itu menimbulkan lonjakan populasi dari 100 ribu jiwa menjadi dua juta jiwa,” tambahnya.

Pengaruh dari lahirnya ibu kota baru, sambungnya, adalah tingkat kebutuhan tempat tinggal menjadi mutlak. Apalagi, selama ini, dari kota yang menjadioption untuk calon ibu kota baru memiliki tingkat penghuni yang jauh lebih rendah dari Jakarta.

“Dengan demikian harus ada persiapan untuk menampung penambahan populasi yang akan terjadi. Satu secara hunian, kedua support systemalias fasilitas pelengkapnya. Mulai dari sekolah, rumah sakit, transportasi, pusat perbelanjaan dan hiburan, termasuk juga faktor lingkungan yang aman dan nyaman,” urai Ike.

Editor: Rustam Agus

Berita Terkini Lainnya